Wacana revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) kembali memanaskan diskursus publik. Di tengah dinamika keamanan modern, DPR mengusulkan perubahan untuk memperkuat peran Polri. Namun, draft yang beredar menuai sorotan tajam karena dianggap membuka celah penyalahgunaan wewenang. Pertanyaan dasar yang muncul adalah sejauh mana revisi ini mampu menyeimbangkan profesionalisme...Read More
Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar Henry Indraguna mengapresiasi kinerja Penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan beberapa pihak, seperti Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Muhammad Arif Nuryanta, panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara Wahyu Gunawan, advokat Marcella Santoso dan Ariyanto, sebagai tersangka suap dan gratifikasi atas pengaturan vonis lepas perkara korupsi minyak goreng...Read More
Kebijakan tarif impor 32% yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 2 April 2025 dan akan berlaku mulai 9 April 2025 terus jadi sorotan. Politisi Partai Golkar Prof Dr Henry Indraguna SH MH memuji sekaligus mengkritisi respon pemerintah Indonesia menanggapi kebijakan ekonomi Uncle Sam tersebut. Menurut Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, respon...Read More
Pakar hukum Prof. Dr. Henry Indraguna, S.H., M.H., menyambut positif langkah DPR RI yang telah menerima Surat Presiden (Surpres) Nomor R-19/Pres/03/2025 dari Presiden Prabowo Subianto terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Surat tersebut diterima sebagaimana disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna di...Read More
Dewan Pimpinan Pusat Barisan Pemuda Nusantara (DPP BAPERA) yang dipimpin oleh Ketua Umum Fahd El Fouz A Rafiq menggelar pelantikan pengurus tahun 2025-2030 di Arena Senayan, Jakarta. Pelantikan DPP BAPERA diselenggarakan pada 18 Maret 2025 dibarengi dengan buka puasa bersama dan santunan 20.000 anak yatim piatu yang diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK)....Read More
Berita terungkapnya korupsi hingga ratusan triliun, membuka ruang diskusi penerapan hukuman mati. Kasus Pertamina, PT Timah, dan PT Antam, mencerminkan keresahan publik yang kian memuncak. Banyak yang kemudian mengusulkan penerapan hukuman mati untuk menimbulkan rasa takut dan efek jera. Pakar hukum Prof Dr Henry Indraguna SH MH menilai bahwa persoalan tersebut bukan hanya soal lemahnya...Read More
Kejaksaan Agung (Kejagung) membongkar adanya praktik pengoplosan BBM oleh oknum-oknum tertentu dalam kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga. Menurut Kejagung, dalam periode 2018-2023 ditemukan adanya pengoplosan antara Pertamax (RON 92) dan Pertalite (RON 90) untuk menghemat biaya produksi. Kejagung juga memastikan bahwa praktik tersebut telah dihentikan dan sekarang pertamax yang beredar di SPBU...Read More
Indonesia Gelap menjadi tema panas belakangan ini. Unjuk rasa di berbagai kota mengusung tema yang sama.Pakar hukum Prof Dr Henry Indraguna SH. MH menyebutkan bahwa ada banyak alasan di balik peristiwa ini. Pemicu utama diawali dari masalah ekonomi sampai kebebasan berbicara yang dianggap dibatasi dan gaya komunikasi yang kurang bisa diterima akal sehat oleh rakyat....Read More
Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menjual langsung LPG 3 kg di agen ternyata menimbulkan penolakan dari masyarakat. Meskipun sebenarnya masyarakat tidak menolak namun hanya menghendaki agar pembelian gas tersebut lebih mudah dan tersedia. Politikus Partai Golkar, Prof Dr Henry Indraguna menjelaskan bahwa pihaknya sangat memahami kebijakan mentri ESDM Bahlil Lahadahlia tersebut. Selain untuk menekan...Read More
Kuasa hukum CV Robinson, Henry Indraguna mengatakan, investor kliennya merugi Rp8 miliar lantaran Bank NTT tidak melakukan akad kredit. Kasus bermula saat CV. Robinson bersama dengan PT. Bank PD NTT C.q. PT. Bank PD NTT Cab. Waitabula dan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT c.q Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. SBD menandatangani perjanjian...Read More