Persoalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terus menjadi perbincangan di masyarakat. Apalagi, DPR RI dan Pemerintah bakal menuntaskan pembahasan RUU tersebut pada pertengahan Desember 2026 mendatang. Masalah ini makin ramai

Pengamat hukum, Prof. Henry Indraguna, menilai penggeledahan yang dilakukan Polda Metro Jaya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I terkait dugaan pemalsuan dokumen Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2019 di Bojonggede

Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset harus menjadi instrumen pemberantasan kejahatan yang proporsional. Pembentuk undang-undang diwanti-wanti agar tidak membabi buta hingga mengkriminalisasi kepemilikan aset sah milik masyarakat maupun pelaku usaha. Pengamat Hukum,

Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran (SE) yang memperketat tata cara pelaksanaan praperadilan. Aturan ini menetapkan batas tegas mengenai penundaan sidang pokok perkara dan gugurnya permohonan praperadilan. Hal ini untuk

Pengamat Hukum Henry Indraguna menjawab kerisauan masyarakat terkait beredarnya jutaan materai palsu yang diungkap Polda Metro Jakarta dari 5 daerah yaitu: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan

Usulan pembentukan badan atau lembaga independen yang bertugas mengelola aset rampasan mengemuka di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Ada yang mengusulkan supaya dibentuk lembaga baru, untuk menggantikan lembaga

Uji materi terhadap instrumen Patriot Bond dan Merah Putih Bond di Mahkamah Konstitusi tengah menyita perhatian publik. Gugatan ini menyoroti aspek perlindungan investor dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Pakar Hukum Henry Indraguna menegaskan, kritik pasien terhadap pelayanan kesehatan dijamin konstitusi. Hal tersebut disampaikannya menanggapi kasus almarhum Yurizal Tri Chaerawan. Dalam Threads, Yurizal bercerita tentang pelayanan rawat inap bagi

Negara tidak boleh membiarkan kemiskinan, tekanan sosial, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum menjadi pemicu maraknya aksi main hakim sendiri atau eigenrichting. Peringatan disampaikan untuk menyikapi peristiwa seorang pria

Seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU) meskipun belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Namun, penetapan tersebut harus tetap memenuhi ketentuan