Sengketa lahan seluas 164.151 meter persegi di kawasan Metro Tanjung Bunga, Makassar, yang melibatkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk saat ini

Keraton Surakarta Hadiningrat dan masyarakat Solo berduka. Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XIII, yang memimpin keraton periode ke-13, meninggal dunia pagi ini di Rumah Sakit Indriati Solo Baru. Raja berusia 77 tahun

Ajang The Best Indonesia Leader Award 2025 yang digelar Forum Peduli Prestasi Bangsa (FPPB) di Alam Indah Resto Gombel, Semarang, Jumat malam (24/10), menjadi momentum penting untuk meneguhkan nilai-nilai keteladanan,

Pakar Hukum Prof Dr Henry Indraguna, SH.MH menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang akan menerapkan program bahan bakar campuran etanol 10 persen (E10). Prof Henry menilai program yang diinisiasi dan

Awalnya Tati Suryati, warga Tangerang Selatan, Banten merasa jengkel. Setiap akhir pekan dia harus keliling kota, mencari BBM dengan RON yang sesuai spesifikasi mesinnya. Celakanya, ia selalu sulit menemukan jenis

Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Henry Indraguna menyerukan agar masyarakat tidak terburu-buru mencela kebijakan pemerintah. Khususnya program yang dijalankan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menurutnya, banyak langkah Bahlil yang berpihak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah di awal pemerintahan baru sejatinya dirancang sebagai salah satu kebijakan strategis untuk memperkuat sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Tujuan besarnya

Penasehat ahli Balitbang DPP Partai Golkar sekaligus pakar hukum, Prof. Dr. Dr. Henry Indraguna, S.H., M.H., C.R.A., menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang saat ini tengah dibahas memang

Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Prof. Henry Indraguna, menyatakan dukungannya atas pandangan Ketua Balitbang Golkar, Prof. Yuddy Chrisnandi, yang menekankan pentingnya peran Balitbang sebagai motor penggerak gagasan partai. Menurut

Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Komisi Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai respon cepat dari salah satu tuntutan 17+8, yang lahir dari desakan publik pasca-kerusuhan demonstrasi akhir Agustus 2025. Informasi