Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Komisi Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai respon cepat dari salah satu tuntutan 17+8, yang lahir dari desakan publik pasca-kerusuhan demonstrasi akhir Agustus 2025. Informasi tentang rencana pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian tersebut diungkapkan oleh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang telah berdialog dengan Presiden Prabowo pada pekan lalu76 (11/9/2025) di Istana...Read More

Pakar hukum Prof. Dr. Henry Indraguna SH, MH, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai senjata ampuh untuk memerangi korupsi, pencucian uang, dan kejahatan luar biasa lainnya. Dia berharap RUU itu bisa segera disahkan. Agar para “perampok” uang rakyat bisa dibasmi di negeri yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) ini. Oleh karena itu, Prof...Read More

Pakar hukum Henry Indraguna mengusulkan revisi pasal di Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang tengah menyita perhatian publik lantaran belum disahkan. Salah satunya Pasal 2 tentang perampasan aset tanpa pemidanaan. Menurutnya, versi asli draft RUU saat ini menyebutkan perampasan aset berdasarkan undang-undang ini tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana. “Akan lebih aman...Read More

Atas perintah Ketum Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Fahd A Rafiq, Waketum DPP Bapera Profesor Henry Indraguna mendukung sikap tegas Presiden Prabowo menindak aksi anarkis dalam setiap demonstrasi yang dilakukan terutama dalam beberapa hari belakangan. Aksi demonstrasi yang semula berlangsung tertib dan damai, dinilai belakangan ini mulai berubah menjadi aksi anarkis. Sehingga Presiden Prabowo memerintahkan TNI...Read More

Permintaan amnesti mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan manuver politik semata. Demikian dikatakan pakar hukum Prof Henry Indraguna melalui keterangan elektroniknya yang diterima di Jakarta, Senin 25 Agustus 2025. Menurut Henry, permintaan amnesti oleh Noel justru menguji keberanian Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan komitmen...Read More

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI 2025 dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Presiden menyampaikan dengan sangat jelas arah pembangunan nasional yang menempatkan pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial sebagai fondasi utama untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. “Kita semua punya tanggung jawab sejarah untuk...Read More

Pakar Hukum Henry Indraguna mengatakan, DPR RI memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan program hilirisasi nasional. “Namun lemahnya regulasi dan kurangnya pembatasan ekspor bahan baku menyebabkan hilirisasi belum mencapai tujuan maksimalnya,” ujar Henry melalui pesan tertulis, Sabtu, 9 Agustus 2025. Situasi ini justru menyebabkan pelaku industri hilir dalam negeri...Read More

Menjelang HUT Ke-80 RI, Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada 1.116 terpidana, termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong. Pakar Hukum Prof Henry Indraguna menjelaskan, abolisi menganggap terpidana tidak bersalah, tidak layak diadili, apalagi dihukum. Sedangkan, amnesti adalah mengampuni kesalahan terpidana atau dianggap bersalah, namun kesalahannya diampuni. Baca...Read More

Kesepakatan transfer data pribadi warga Indonesia ke Amerika Serikat (AS) menuai polemik. Salah satu yang menjadi sorotan cara melindungi data tersebut untuk tak salah digunakan. Politikus Golkar, Henry Indraguna memandang Kesepakatan ini dinilai membawa manfaat ekonomi bagi Indonesia, terutama dalam mendorong ekspor, menarik investasi, dan meningkatkan daya saing di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tekanan...Read More

Pakar Hukum Prof Henry Indraguna SH MH mendukung Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Jaksa Agung dan Kapolri menindak tegas praktik beras oplosan. Akibat dari kecurangan itu, negara dirugikan hingga Rp100 triliun setiap tahun. “Saya sependapat dengan Pak Prabowo bahwa pejabat negara harus berada di barisan utama yang membela kebenaran, keadilan, dan kepentingan rakyat. Jaksa Agung...Read More