Presiden Prabowo Subianto mengambil alih persoalan empat pulau yang menjadi sengketa antara Aceh dengan Sumatera Utara (Sumut). Prabowo juga akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Pakar hukum Henry Indraguna mendukung keputusan Presiden Prabowo yang akan mengevaluasi, terkait persoalan empat pulau tersebut. “Empat pulau yang kini masuk wilayah Sumut itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir...Read More
Waketum DPP Bapera Henry Indraguna, menegaskan sesuai perintah langsung Ketua Umum DPP Bapera Fahd A Rafiq, Bapera siap mengamankan dan mengawal kebijakan dan program Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus juga sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabinet Merah Putih. Henry menyatakan Bapera dari jajaran pusat hingga tingkat daerah tegak lurus...Read More
Upaya Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menyelesaikan polemik pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, mendapat dukungan dari Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar Prof Henry Indraguna, SH. MH. Upaya Menteri ESDM tersebut dilakukan demi kepentingan masyarakat setempat dan perlindungan lingkungan hayati dan biota laut. Menurut Henry, Raja Ampat yang...Read More
Pakar hukum Profesor Henry Indraguna meminta pemerintah mengkaji ulang penerbitan izin usaha tambang (IUP) nikel di Raja Ampat, Papua Barat. Tetapi tetap memperhatikan hak-hak hukum dari pemilik izin tambang (IUP). Raja Ampat merupakan kawasan konservasi laut dan destinasi prioritas nasional yang mesti dijaga dari ancaman kerusakan, khususnya logistik hasil tambang. Pemerintah dan stakeholder lainnya, harus mengevaluasi kebijakan...Read More
Praktisi hukum yang juga tokoh masyarakat Solo, Prof Henry Indraguna angkat bicara terkait hebohnya Restoran Ayam Goreng Widuran Solo di Jalan Sultan Syahrir, Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Solo yang ternyata tidak halal alias haram atau non halal. Tempat makan legendaris yang sudah berdiri sejak 1973 itu diketahui menggunakan minyak babi untuk kremesan ayam gorengnya....Read More
Guru Besar dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Prof. Henry Indraguna, menyatakan dukungannya terhadap Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. Surat edaran yang ditandatangani oleh Dirjen Badilum Bambang Myanto pada 15 Mei 2025 itu berisi imbauan kepada aparatur peradilan umum, termasuk para hakim,...Read More
Pakar hukum Henry Indraguna angkat bicara terkait tudingan ijazah palsu yang dialamatkan ke Presiden ketujuh Indonesia, Joko Widodo. Menurut dia, pihak universitas yang paling berhak menentukan ijazah Jokowi palsu atau tidak. “Pembuktian ijazah asli atau palsu itu sangat mudah sebenarnya, siapa yang mengeluarkan itulah yang bisa menyatakan asli atau palsu, dalam hal ini UGM bukan...Read More
Pakar hukum Henry Indraguna angkat bicara soal Kejaksaan yang menggunakan bantuan pengamanan TNI, dalam upaya menjaga stabilitas dan kelancaran fungsi lembaga penegak hukum. Menurutnya, hal tersebut sudah sesuai UU No.34 tahun 2004 tentang TNI, Pasal 7 ayat (2): Tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) mencakup membantu tugas pemerintah di daerah, membantu Kepolisian...Read More
Proyek Worldcoin, yang menawarkan mata uang kripto sebagai imbalan pemindaian retina mata, kini menjadi sorotan global. Melalui kajian terbarunya, pakar hukum Prof. Dr. Henry Indraguna, SH, MH, membeberkan pandangannya tentang potensi dan risiko di balik teknologi Sebagai akademisi sekaligus advokat yang memiliki idealisme membela kepentingan masyarakat luas, Prof Henry menyerukan perlindungan dan memastikan keamanan data...Read More
Berawal dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memerangi korupsi dengan mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Komitmen itu ditunjukkan dalam pidato peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2025. “Saudara-saudara, dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset,” tegas Presiden Prabowo Komitmen itu memang ditunggu karena sebelumnya ia membuat pernyataan yang kontradiktif. “Hukuman harus menyasar pelaku,...Read More
