Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah di awal pemerintahan baru sejatinya dirancang sebagai salah satu kebijakan strategis untuk memperkuat sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Tujuan besarnya jelas yakni untuk meningkatkan gizi anak sekolah, mengurangi angka stunting, sekaligus meringankan beban keluarga. Namun, implementasi awal justru diwarnai masalah serius yang berpotensi mencoreng wajah...Read More
Penasehat ahli Balitbang DPP Partai Golkar sekaligus pakar hukum, Prof. Dr. Dr. Henry Indraguna, S.H., M.H., C.R.A., menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang saat ini tengah dibahas memang penting sebagai instrumen pemberantasan korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan kejahatan terorganisir. Namun, menurutnya, ada sejumlah kelemahan serius dalam rancangan regulasi tersebut yang tidak boleh...Read More
Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Prof. Henry Indraguna, menyatakan dukungannya atas pandangan Ketua Balitbang Golkar, Prof. Yuddy Chrisnandi, yang menekankan pentingnya peran Balitbang sebagai motor penggerak gagasan partai. Menurut Henry, Balitbang tidak boleh berhenti hanya menjadi lembaga kajian internal, tetapi harus berkembang menjadi pusat inovasi politik dan kebijakan. “Pernyataan Ketua Balitbang Prof. Yuddy sangat...Read More
Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Komisi Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai respon cepat dari salah satu tuntutan 17+8, yang lahir dari desakan publik pasca-kerusuhan demonstrasi akhir Agustus 2025. Informasi tentang rencana pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian tersebut diungkapkan oleh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang telah berdialog dengan Presiden Prabowo pada pekan lalu76 (11/9/2025) di Istana...Read More
Pakar hukum Prof. Dr. Henry Indraguna SH, MH, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai senjata ampuh untuk memerangi korupsi, pencucian uang, dan kejahatan luar biasa lainnya. Dia berharap RUU itu bisa segera disahkan. Agar para “perampok” uang rakyat bisa dibasmi di negeri yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) ini. Oleh karena itu, Prof...Read More
Pakar hukum Henry Indraguna mengusulkan revisi pasal di Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang tengah menyita perhatian publik lantaran belum disahkan. Salah satunya Pasal 2 tentang perampasan aset tanpa pemidanaan. Menurutnya, versi asli draft RUU saat ini menyebutkan perampasan aset berdasarkan undang-undang ini tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana. “Akan lebih aman...Read More
Atas perintah Ketum Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Fahd A Rafiq, Waketum DPP Bapera Profesor Henry Indraguna mendukung sikap tegas Presiden Prabowo menindak aksi anarkis dalam setiap demonstrasi yang dilakukan terutama dalam beberapa hari belakangan. Aksi demonstrasi yang semula berlangsung tertib dan damai, dinilai belakangan ini mulai berubah menjadi aksi anarkis. Sehingga Presiden Prabowo memerintahkan TNI...Read More
Permintaan amnesti mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan manuver politik semata. Demikian dikatakan pakar hukum Prof Henry Indraguna melalui keterangan elektroniknya yang diterima di Jakarta, Senin 25 Agustus 2025. Menurut Henry, permintaan amnesti oleh Noel justru menguji keberanian Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan komitmen...Read More
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI 2025 dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Presiden menyampaikan dengan sangat jelas arah pembangunan nasional yang menempatkan pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial sebagai fondasi utama untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. “Kita semua punya tanggung jawab sejarah untuk...Read More
Pakar Hukum Henry Indraguna mengatakan, DPR RI memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan program hilirisasi nasional. “Namun lemahnya regulasi dan kurangnya pembatasan ekspor bahan baku menyebabkan hilirisasi belum mencapai tujuan maksimalnya,” ujar Henry melalui pesan tertulis, Sabtu, 9 Agustus 2025. Situasi ini justru menyebabkan pelaku industri hilir dalam negeri...Read More
