Pendidikan tinggi di Indonesia patut bersyukur seiring melesatnya sejumlah perguruan tinggi (PT) dalam pemeringkatan World Class University (WCU). Tahun 2025 mencatat peningkatan signifikan yang ditandai dengan beberapa utama merangsek naik dalam QS World University Ranking. Kampus-kampus tersebut, antara lain UI, UGM, dan ITB yang masing-masing mampu menembus posisi 206, 239 dan 256 dunia. Data itu...Read More
Pakar Hukum, Prof Dr Henry Indraguna SH MH mengatakan, pengawasan yang melekat dan penerapan tata kelola pertambangan yang baik adalah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atau UU Minerba. Selain itu, tata kelola pertambangan yang baik juga berkaitan erat dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan...Read More
Pakar Hukum Prof Henry Indraguna mendukung upaya perbaikan tata kelola pertambangan yang ditahbiskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia seiring tekad menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batubara (minerba) pada tahun 2026 sebesar Rp134 Triliun. Target tersebut lebih tinggi daripada target di tahun 2025 yang sebesar Rp124,7...Read More
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam momen konferensi pers Pencapaian Kinerja Kementerian ESDM 2025 di Jakarta (8/1/2025) mengungkapkan, bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan supaya di tahun 2029 hingga 2030 seluruh desa dan dusun di Indonesia harus sudah teraliri listrik Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya pemerataan aliran listrik di tanah air...Read More
Rekomendasi sanksi etik terhadap tiga hakim yang mengadili perkara Tom Lembong kembali memantik perdebatan soal batas pengawasan etik dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pakar hukum Prof Henry Indraguna menegaskan negara harus menjaga independensi peradilan. Kajian Mahkamah Agung (MA) atas rekomendasi sanksi etik yang diajukan Komisi Yudisial (KY)terhadap tiga hakim yang mengadili perkara Tom Lembong...Read More
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025, dinilai tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut pengamat hukum Profesor Henry Indraguna, regulasi tersebut justru dapat dipahami sebagai instrumen penataan administratif untuk menjawab pesan MK terkait penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Perpol Nomor 10 Tahun 2025 mengatur mekanisme penugasan anggota Polri...Read More
Hingga Selasa (9/12/2025), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 964 orang meninggal dunia akibat banjir di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Hingga saat ini juga masih ada 264 orang dinyatakan hilang. Dampak terparah menimpa Aceh (391 korban jiwa), Sumatra Utara (338 jiwa), dan Sumatra Barat (235 jiwa), disertai pengungsian lebih dari 3,2 juta penduduk...Read More
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dikukuhkan sebagai Kehormatan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang dalam Rapat Senat Terbuka Unissula pada Sabtu (29/11/2025). Para kolega turut hadir pada pengukuhan Profesor Kehormatan Adies Kadir, antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI...Read More
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana saat ini dibahas secara kilat di Komisi III DPR RI dan memicu perdebatan publik yang sangat tajam. Di satu sisi, pemerintah dan mayoritas fraksi di DPR menilai RUU ini sebagai “harmonisasi teknis yang mendesak” untuk menyelaraskan 140 undang-undang sektoral dan ribuan Perda dengan KUHP baru yang akan berlaku pada...Read More
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dalam rapat paripurna, Selasa, 18 November 2025. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah mendengar laporan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Pakar hukum dan praktisi senior Henry Indraguna mengatakan, dirinya menyambut baik pengesahan UU KUHAP oleh...Read More
