Kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Tokyo, Jepang, pertengahan Maret 2026 mempertegas peran strategis Indonesia dalam peta energi global. Dalam pertemuan dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang, Ryosei Akazawa, Menteri Bahlil berhasil menyepakati dua nota kesepahaman (MoU) terkait rantai pasok mineral kritis dan pengembangan teknologi nuklirnya rendah karbon....Read More

Sejumlah SPBU di Aceh dan Sumut dipadati kendaraan yang mengantre untuk membeli bahan bakar minyak atau BBM. Pemandangan seperti itu terjadi sejak 5 Maret 2026, dimana masyarakat seperti panic buying terkait adanya kelangkaan BBM. Syukri, seorang warga Kabupaten Bener Meriah, Aceh, mengatakan ia datang sejak bada Isya karena khawatir stok habis seperti informasi dari Menteri...Read More

Kasus penyelundupan narkotika yang menjerat Fandi Ramadhan, anak buah kapal (ABK) di kapal Sea Dragon, terus menyita perhatian publik. Fandi ditangkap bersama rekan-rekannya setelah ditemukan hampir 2 ton sabu di kapal tersebut. Berdasarkan informasi, Fandi bukan bandar. Justru dia adalah korban karena tidak mengetahui secara persis barang ukuran tonase yang diangkut di kapal dimana dirinya...Read More

Kasus penganiayaan anak kembali menggemparkan publik Indonesia. Seorang bocah bernama Nizam Syafei (NS) meninggal dunia pada Kamis malam, 19 Februari 2026. Ia diduga menjadi korban penyiksaan berat oleh ibu tirinya di Desa Bojongsari, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban ditemukan dengan luka bakar luas di sekujur tubuh, termasuk lengan, kaki, punggung, bibir, dan hidung,...Read More

Langkah Polri menindak tegas mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang terlibat kasus narkoba patut diapresiasi. Polri wajib menindak para pelanggar hukum tanpa kompromi, termasuk di internal Korps Bhayangkara. “Langkah cepat Polri merespons aduan masyarakat soal perilaku oknum melanggar hukum serta langkah tegas terhadap anggota terjerat narkotika patut diapresiasi,” tegas pengamat hukum Prof...Read More

Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan instruksi strategis kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk membangun fasilitas penyimpanan (storage) BBM baru di 18 wilayah Indonesia pada tahun 2026. Langkah berani ini bertujuan untuk mendongkrak ketahanan energi nasional secara drastis dari yang semula hanya 21 hari menjadi standar internasional yakni 3 bulan atau 90 hari. Pengamat Kebijakan...Read More

Adies Kadir telah diangkat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Pengangkatan ini menuai polemik, menjadi perdebatan publik dan dipersoalkan oleh 21 pakar hukum. Bahkan, ada pihak yang mendesak Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membatalkan pengangkatan tersebut. Mengenai masalah ini, pakar hukum Prof Dr Henry Indraguna, SH.MH berpendapat bahwa MKMK adalah bukan lembaga yudisial dan tidak memiliki...Read More

Pakar hukum pidana dan tata negara, Profesor Henry Indraguna, menegaskan bahwa wacana menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian, merupakan langkah keliru dan berbahaya bagi demokrasi serta negara hukum. “Polisi itu alat negara, bukan alat menteri. Begitu Polri tunduk pada kementerian, saat itu pula hukum kehilangan martabatnya,” ujar Guru Besar Universitas Islam Sultan...Read More

Kasus tewasnya pelaku penjambretan setelah dikejar suami korban di Sleman memicu perdebatan publik. Sebagian masyarakat khawatir, perlawanan terhadap kejahatan justru dapat berujung masalah hukum bagi korban. Pakar hukum pidana Prof. Henry Indraguna menegaskan, masyarakat tidak perlu takut menghadapi kejahatan jalanan selama tindakan yang dilakukan masih dalam batas kewajaran dan tidak dilandasi niat balas dendam. “Hukum...Read More

Polemik terkait pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sejatinya perlu ditempatkan secara jernih dalam kerangka hukum tata negara, bukan sekadar dibaca melalui kacamata opini politik. Secara konstitusional, normatif, dan yuridis, pengangkatan tersebut sah, legal dan memiliki landasan yang kuat. Dasar Konstitusional Kewenangan DPR Bersifat Atribut, Pasal 24C...Read More