Menjelang HUT Ke-80 RI, Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada 1.116 terpidana, termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong. Pakar Hukum Prof Henry Indraguna menjelaskan, abolisi menganggap terpidana tidak bersalah, tidak layak diadili, apalagi dihukum. Sedangkan, amnesti adalah mengampuni kesalahan terpidana atau dianggap bersalah, namun kesalahannya diampuni. Baca...Read More
Kesepakatan transfer data pribadi warga Indonesia ke Amerika Serikat (AS) menuai polemik. Salah satu yang menjadi sorotan cara melindungi data tersebut untuk tak salah digunakan. Politikus Golkar, Henry Indraguna memandang Kesepakatan ini dinilai membawa manfaat ekonomi bagi Indonesia, terutama dalam mendorong ekspor, menarik investasi, dan meningkatkan daya saing di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tekanan...Read More
Pakar Hukum Prof Henry Indraguna SH MH mendukung Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Jaksa Agung dan Kapolri menindak tegas praktik beras oplosan. Akibat dari kecurangan itu, negara dirugikan hingga Rp100 triliun setiap tahun. “Saya sependapat dengan Pak Prabowo bahwa pejabat negara harus berada di barisan utama yang membela kebenaran, keadilan, dan kepentingan rakyat. Jaksa Agung...Read More
Kuasa CV Robinson HIP Indonesia & Partners Lawfirm (Henry Indraguna & Partners) selaku kuasa hukum CV Robinson menyampaikan bahwa gugatan CV Robinson kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (PT. Bank NTT) dkk di Pengadilan Negeri Waikabubak dikabulkan. Bank NTT di hukum membayar kepada CV Robinson sebesar Rp5.838.400.000,- (lima miliar delapan ratus tiga puluh...Read More
Mari bercerita tentang kehidupan di pelosok negeri. Keluarga-keluarga berjuang dengan penghasilan yang tak pernah cukup. Tak ada harapan untuk mengubah nasib. Anak-anak yang seharusnya berlarian di sekolah, justru direnggut waktunya untuk belajar menimba ilmu demi membantu orang tua menjual gorengan di pasar. Benar, untuk pendidikan dasar memang sudah dijamin Undang-Undang sesuai perintah konstitusi. Namun hal...Read More
Pakar hukum Henry Indraguna mengatakan, yayasan Indraguna Pelita Harapan didirikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Di Indonesia, aturan mengenai yayasan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Yayasan harus memiliki struktur yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Ini bertujuan untuk memisahkan hak dan kewajiban secara tegas...Read More
Pakar Hukum Henry Indraguna berharap DPR RI dan Pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Pasalnya RUU KUHAP sudah bertahun-tahun masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Menurut Henry UU No. 8 Tahun 1981 yang berlaku saat ini sudah sangat ketinggalan zaman. UU tersebut sudah tidak lagi memadai dalam menjawab dinamika...Read More
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu telah diteken Presiden Prabowo Subianto Singkatnya, PP yang direstui Presiden ini akan menjadi petunjuk teknis pemberian penghargaan kepada tersangka, terdakwa, dan terpidana yang mau bekerja sama mengungkap sebuah kasus dengan penegak hukum. PP yang intinya...Read More
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional dilakukan terpisah dengan penyelenggaraan pemilu tingkat daerah atau kota (pemilu lokal). MK memutuskan pemilu lokal diselenggarakan paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional. Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar Henry Indraguna, mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023 telah mengubah tafsir...Read More
Ketegangan antara Iran dan Israel yang kembali memanas sejak awal 2025 memicu kekhawatiran global. Di tengah krisis ini, Indonesia didesak tampil sebagai pemimpin moral dan diplomatik dunia Islam. Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Henry Indraguna, menilai Indonesia memiliki posisi strategis untuk mendorong gencatan senjata dan perdamaian permanen antara kedua negara yang berseteru. “Sebagai negara...Read More
