Pakar hukum pidana dan tata negara, Profesor Henry Indraguna, menegaskan bahwa wacana menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian, merupakan langkah keliru dan berbahaya bagi demokrasi serta negara hukum. “Polisi itu alat negara, bukan alat menteri. Begitu Polri tunduk pada kementerian, saat itu pula hukum kehilangan martabatnya,” ujar Guru Besar Universitas Islam Sultan...Read More

Kasus tewasnya pelaku penjambretan setelah dikejar suami korban di Sleman memicu perdebatan publik. Sebagian masyarakat khawatir, perlawanan terhadap kejahatan justru dapat berujung masalah hukum bagi korban. Pakar hukum pidana Prof. Henry Indraguna menegaskan, masyarakat tidak perlu takut menghadapi kejahatan jalanan selama tindakan yang dilakukan masih dalam batas kewajaran dan tidak dilandasi niat balas dendam. “Hukum...Read More

Polemik terkait pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sejatinya perlu ditempatkan secara jernih dalam kerangka hukum tata negara, bukan sekadar dibaca melalui kacamata opini politik. Secara konstitusional, normatif, dan yuridis, pengangkatan tersebut sah, legal dan memiliki landasan yang kuat. Dasar Konstitusional Kewenangan DPR Bersifat Atribut, Pasal 24C...Read More

Pendidikan tinggi di Indonesia patut bersyukur seiring melesatnya sejumlah perguruan tinggi (PT) dalam pemeringkatan World Class University (WCU). Tahun 2025 mencatat peningkatan signifikan yang ditandai dengan beberapa utama merangsek naik dalam QS World University Ranking. Kampus-kampus tersebut, antara lain UI, UGM, dan ITB yang masing-masing mampu menembus posisi 206, 239 dan 256 dunia. Data itu...Read More

Pakar Hukum, Prof Dr Henry Indraguna SH MH mengatakan, pengawasan yang melekat dan penerapan tata kelola pertambangan yang baik adalah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atau UU Minerba. Selain itu, tata kelola pertambangan yang baik juga berkaitan erat dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan...Read More

Pakar Hukum Prof Henry Indraguna mendukung upaya perbaikan tata kelola pertambangan yang ditahbiskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia seiring tekad menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batubara (minerba) pada tahun 2026 sebesar Rp134 Triliun. Target tersebut lebih tinggi daripada target di tahun 2025 yang sebesar Rp124,7...Read More

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam momen konferensi pers Pencapaian Kinerja Kementerian ESDM 2025 di Jakarta (8/1/2025) mengungkapkan, bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan supaya di tahun 2029 hingga 2030 seluruh desa dan dusun di Indonesia harus sudah teraliri listrik Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya pemerataan aliran listrik di tanah air...Read More

Rekomendasi sanksi etik terhadap tiga hakim yang mengadili perkara Tom Lembong kembali memantik perdebatan soal batas pengawasan etik dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pakar hukum Prof Henry Indraguna menegaskan negara harus menjaga independensi peradilan. Kajian Mahkamah Agung (MA) atas rekomendasi sanksi etik yang diajukan Komisi Yudisial (KY)terhadap tiga hakim yang mengadili perkara Tom Lembong...Read More

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025, dinilai tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut pengamat hukum Profesor Henry Indraguna, regulasi tersebut justru dapat dipahami sebagai instrumen penataan administratif untuk menjawab pesan MK terkait penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Perpol Nomor 10 Tahun 2025 mengatur mekanisme penugasan anggota Polri...Read More

Hingga Selasa (9/12/2025), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 964 orang meninggal dunia akibat banjir di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Hingga saat ini juga masih ada 264 orang dinyatakan hilang. Dampak terparah menimpa Aceh (391 korban jiwa), Sumatra Utara (338 jiwa), dan Sumatra Barat (235 jiwa), disertai pengungsian lebih dari 3,2 juta penduduk...Read More