Kasus penyelundupan narkotika yang menjerat Fandi Ramadhan, anak buah kapal (ABK) di kapal Sea Dragon, terus menyita perhatian publik. Fandi ditangkap bersama rekan-rekannya setelah ditemukan hampir 2 ton sabu di kapal tersebut. Berdasarkan informasi, Fandi bukan bandar. Justru dia adalah korban karena tidak mengetahui secara persis barang ukuran tonase yang diangkut di kapal dimana dirinya...Read More
Kasus penganiayaan anak kembali menggemparkan publik Indonesia. Seorang bocah bernama Nizam Syafei (NS) meninggal dunia pada Kamis malam, 19 Februari 2026. Ia diduga menjadi korban penyiksaan berat oleh ibu tirinya di Desa Bojongsari, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban ditemukan dengan luka bakar luas di sekujur tubuh, termasuk lengan, kaki, punggung, bibir, dan hidung,...Read More
Langkah Polri menindak tegas mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang terlibat kasus narkoba patut diapresiasi. Polri wajib menindak para pelanggar hukum tanpa kompromi, termasuk di internal Korps Bhayangkara. “Langkah cepat Polri merespons aduan masyarakat soal perilaku oknum melanggar hukum serta langkah tegas terhadap anggota terjerat narkotika patut diapresiasi,” tegas pengamat hukum Prof...Read More
Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan instruksi strategis kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk membangun fasilitas penyimpanan (storage) BBM baru di 18 wilayah Indonesia pada tahun 2026. Langkah berani ini bertujuan untuk mendongkrak ketahanan energi nasional secara drastis dari yang semula hanya 21 hari menjadi standar internasional yakni 3 bulan atau 90 hari. Pengamat Kebijakan...Read More
Adies Kadir telah diangkat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Pengangkatan ini menuai polemik, menjadi perdebatan publik dan dipersoalkan oleh 21 pakar hukum. Bahkan, ada pihak yang mendesak Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membatalkan pengangkatan tersebut. Mengenai masalah ini, pakar hukum Prof Dr Henry Indraguna, SH.MH berpendapat bahwa MKMK adalah bukan lembaga yudisial dan tidak memiliki...Read More
Pakar hukum pidana dan tata negara, Profesor Henry Indraguna, menegaskan bahwa wacana menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian, merupakan langkah keliru dan berbahaya bagi demokrasi serta negara hukum. “Polisi itu alat negara, bukan alat menteri. Begitu Polri tunduk pada kementerian, saat itu pula hukum kehilangan martabatnya,” ujar Guru Besar Universitas Islam Sultan...Read More
Kasus tewasnya pelaku penjambretan setelah dikejar suami korban di Sleman memicu perdebatan publik. Sebagian masyarakat khawatir, perlawanan terhadap kejahatan justru dapat berujung masalah hukum bagi korban. Pakar hukum pidana Prof. Henry Indraguna menegaskan, masyarakat tidak perlu takut menghadapi kejahatan jalanan selama tindakan yang dilakukan masih dalam batas kewajaran dan tidak dilandasi niat balas dendam. “Hukum...Read More
Polemik terkait pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sejatinya perlu ditempatkan secara jernih dalam kerangka hukum tata negara, bukan sekadar dibaca melalui kacamata opini politik. Secara konstitusional, normatif, dan yuridis, pengangkatan tersebut sah, legal dan memiliki landasan yang kuat. Dasar Konstitusional Kewenangan DPR Bersifat Atribut, Pasal 24C...Read More
Pendidikan tinggi di Indonesia patut bersyukur seiring melesatnya sejumlah perguruan tinggi (PT) dalam pemeringkatan World Class University (WCU). Tahun 2025 mencatat peningkatan signifikan yang ditandai dengan beberapa utama merangsek naik dalam QS World University Ranking. Kampus-kampus tersebut, antara lain UI, UGM, dan ITB yang masing-masing mampu menembus posisi 206, 239 dan 256 dunia. Data itu...Read More
Pakar Hukum, Prof Dr Henry Indraguna SH MH mengatakan, pengawasan yang melekat dan penerapan tata kelola pertambangan yang baik adalah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atau UU Minerba. Selain itu, tata kelola pertambangan yang baik juga berkaitan erat dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan...Read More
