Menanggapi surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) tanggal 6 Agustus 2021 Nomor PPE.2.PP.01.04/579 Tanggal Undangan Rapat Internal Pemerintah pembahasan RUU tentang KUHP yang mengaagendakan pembahasan terkait advokat

Henry Indraguna sebagai Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) menyampaikan dalam ranah hukum Indonesia, terdapat empat pilar yang menjadi penyangga utama dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Empat pilar ini terdiri

Sebuah momentum luar biasa untuk Ketua Pengurus Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 Dr (Cand) Adv.K.P Henry Indraguna, SH.MH yaitu jabatan staf Tenaga Ahli Anggota DPR RI atas nama Dave Akbarshah

Ketua Pengurus Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, Dr (Cand) Adv. K.P. Henry Indraguna, SH. MH. kini menjadi staf Tenaga Ahli (TA) anggota DPR RI atas nama Dave Akbarshah Fikarno, ME

Korporasi bagi kantor hukum di Indonesia menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Sejak dibukanya keran investasi dimulainya kantor hukum Indonesia oleh beberapa kantor hukum besar puluhan tahun silam, kini semakin merebak

Korporasi bagi kantor hukum di Indonesia menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Sejak dibukanya keran investasi dimulainya kantor hukum Indonesia oleh beberapa kantor hukum besar puluhan tahun silam, kini semakin merebak

Hukumonline kembali menggelar Survei Kantor Hukum Indonesia. Survei ditujukan kepada kantor hukum yang menangani perkara litigasi yang ditujukan kepada firma hukum perusahaan Indonesia. Hukumonline menyelenggarakan gelaran survei di tahun ke

Henry Indraguna dan Partners yang berdiri sejak 2012 menempati peringkat ke-19 dari 120 law firm dari Survei Kantor Hukum Indonesia. Survei ini ditujukan kepada kantor hukum yang menangani perkara litigasi

Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI), Henry Indraguna menyayangkan pernyataan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Gomar Gultom yang membela 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, sebagai organisasi umat,

Pernyataan Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Gomar Gultom terkait polemik 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dinilai tidak tepat. Praktisi hukum, Henry