Anggota Tim Ahli Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Henry Indraguna menanggapi pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari, yang menyebut adanya kemungkinan penggunaan sistem proporsional tertutup untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. “Apabila kembali kepada sistem proporsional tertutup, yang terjadi adalah tampilnya anggota-anggota parlemen yang tidak dikenal oleh rakyat yang diwakilinya. Karena...Read More
Pengacara kondang yang juga anggota Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden ( Wantimpres ) Henry Indraguna meraih gelar doktor bidang Ilmu Hukum dari Universitas Borobudur. Wisuda berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) pada Kamis (22/12/2022) yang turut dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir. Ketua Wisuda Universitas Borobudur, Faisal Santiago menyatakan sangat bangga dalam wisuda saat ini dengan...Read More
Pengacara Henry Indraguna meraih gelar doktor bidang Ilmu Hukum dari Universitas Borobudur, diwisuda di Jakarta Convention Center (JCC), pada Kamis (22/20/22). Menteri BUMN Erick Thohir menghadiri acara wisuda tersebut. Ketua Wisuda Universitas Borobudur, Faisal Santiago menyatakan, sangat bangga dalam wisuda saat ini dengan jumlah wisuda 523 orang. “523 orang yang hebat-hebat dari kualitas lulusannya,” kata...Read More
Politikus yang juga anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Henry Indraguna, menduga ada penimbunan set top box atau STB yang membuat perangkat penangkap sinyal siaran televisi digital itu menjadi mahal dan langka. Ia pun mengutuk keras adanya pihak-pihak tak bertanggung jawab yang diduga melakukan permainan tersebut. Mahalnya harga STB sangat merepotkan masyarakat kategori tidak mampu...Read More
Kebijakan pemerintah melakukan migrasi dari siaran televisi analog menjadi digital patut diapresiasi. Namun di sisi lain, ada masalah yang muncul lantaran tidak semua lapisan masyarakat mampu membeli Set Top Box (STB) untuk bisa menikmati siaran televisi tersebut. Demikian pendapat tersebut disampaikan advokat sekaligus politisi Partai Golkar Henry Indraguna. Menurutnya, STB gratis yang disediakan pemerintah tidak...Read More
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Henry Indraguna selaku salah satu kuasa hukum dari DAPM YAA Qowiyyu Jatinom, mendukung dan membela kelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM). Henry berkomitmen untuk membela hak-hak masyarakat kecil, karena dana tersebut memang sejak awal diberikan sebagai bantuan sosial (bansos) untuk kelompok masyarakat rumah tangga miskin baik di desa maupun kelurahan....Read More
JPNN – Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Yaa-Qowiyyu, Kecamatan Jatinom, Klaten, Jawa Tengah mengajukan uji materiel ke Mahkamah Agung terkait Peraturan Pemerintah Nomor 11/2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Kuasa Hukum UPK DAPM Yaa-Qowiyyu, Henry Indraguna, pihaknya mengajukan uji materiel terhadap beberapa pasal yang diatur dalam PP Nomor 11/2021....Read More
Advokat Henry Indraguna selaku salah satu kuasa hukum dari Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), Yaa-Qowiyyu, Jatinom mendukung dan membela kelestarian DAPM), termasuk UPK dan Kelompok masyarakat daerah. Henry mengatakan bahwa dana tersebut memang sejak awal diberikan sebagai bantuan sosial (bansos) untuk kelompok masyarakat rumah tangga miskin baik di desa maupun kelurahan. Melalui Henry Indraguna &...Read More
Dr. Dr. Henry Indraguna, S.H., M.H., selaku salah satu kuasa hukum dari DAPM Yaa-Qowiyyu, Jatinom mendukung dan membela kelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), termasuk UPK dan Kelompok masyarakat daerah. Pengacara kondang ini concern untuk membela hak-hak masyarakat kecil karena dana tersebut memang sejak awal diberikan sebagai bantuan sosial (bansos) untuk kelompok masyarakat rumah tangga...Read More
Henry Indraguna selaku kuasa hukum DAPM YAA Qowiyyu Jatinom menyampaikan mendukung dan membela kelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM). Karena dana tersebut memang sejak awal diberikan sebagai bansos untuk kelompok masyarakat rumah tangga miskin baik di desa maupun kelurahan. “Saya berharap kiranya Mahkamah Agung RI dapat memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang...Read More
