Guru Besar dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Prof. Henry Indraguna, menyatakan dukungannya terhadap Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah

Pakar hukum Henry Indraguna angkat bicara terkait tudingan ijazah palsu yang dialamatkan ke Presiden ketujuh Indonesia, Joko Widodo. Menurut dia, pihak universitas yang paling berhak menentukan ijazah Jokowi palsu atau

Pakar hukum Henry Indraguna angkat bicara soal Kejaksaan yang menggunakan bantuan pengamanan TNI, dalam upaya menjaga stabilitas dan kelancaran fungsi lembaga penegak hukum. Menurutnya, hal tersebut sudah sesuai UU No.34

Proyek Worldcoin, yang menawarkan mata uang kripto sebagai imbalan pemindaian retina mata, kini menjadi sorotan global. Melalui kajian terbarunya, pakar hukum Prof. Dr. Henry Indraguna, SH, MH, membeberkan pandangannya tentang

Berawal dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memerangi korupsi dengan mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Komitmen itu ditunjukkan dalam pidato peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2025. “Saudara-saudara, dalam rangka

Pakar hukum Prof Dr Henry Indraguna SH MH, memperingatkan Revisi Undang-Undang KPK (RUU KPK) dan UU BUMN 2025 berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Prof Henry menilai RUU KPK dapat

Pakar hukum Henry Indraguna mendukung pernyataan Presiden Prabowo agar RUU Perampasan Aset segera disahkan oleh anggota DPR RI. Persoalan perampasan aset harus disegerakan untuk memiskinkan para koruptor dan membuat efek

Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar Prof Henry Indraguna menegaskan positioning Kepemimpinan DPP AMPI di bawah Ketua Umum Jerry Sambuaga, Sekjen Robi Anugrah Marpaung dan Bendahara Umum Kevin Tandra adalah

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI) Jerry Sambuaga dan Sekjen Robi Anugrah Marpaung akan menggelar halalbihalal. Acara ini bakal dihelat di Jalan Darmawangsa III No.2

Pembahasan Revisi Undang-Undang Kejaksaan dinyatakan akan dimulai setelah DPR RI selesai melakukan pembahasan RUU KUHAP. Disampaikan, bahwa pembahasan akan dilakukan pada tahun ini, karena RUU Kejaksaan sudah masuk ke dalam