Pakar Hukum Prof Henry Indraguna mendukung upaya perbaikan tata kelola pertambangan yang ditahbiskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia seiring tekad menargetkan penerimaan negara bukan pajak
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam momen konferensi pers Pencapaian Kinerja Kementerian ESDM 2025 di Jakarta (8/1/2025) mengungkapkan, bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan supaya di tahun
Rekomendasi sanksi etik terhadap tiga hakim yang mengadili perkara Tom Lembong kembali memantik perdebatan soal batas pengawasan etik dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pakar hukum Prof Henry Indraguna menegaskan
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025, dinilai tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut pengamat hukum Profesor Henry Indraguna, regulasi tersebut justru dapat dipahami sebagai
Hingga Selasa (9/12/2025), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 964 orang meninggal dunia akibat banjir di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Hingga saat ini juga masih ada 264 orang
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dikukuhkan sebagai Kehormatan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang dalam Rapat Senat Terbuka Unissula pada Sabtu (29/11/2025). Para kolega turut hadir pada pengukuhan Profesor
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana saat ini dibahas secara kilat di Komisi III DPR RI dan memicu perdebatan publik yang sangat tajam. Di satu sisi, pemerintah dan mayoritas fraksi
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dalam rapat paripurna, Selasa, 18 November 2025. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan
Pakar hukum dan akademisi nasional, Prof. Henry Indraguna, menekankan pentingnya membaca secara menyeluruh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik. Hal tersebut ia sampaikan
Sengketa lahan seluas 164.151 meter persegi di kawasan Metro Tanjung Bunga, Makassar, yang melibatkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk saat ini