Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakenas) Tahun 2022 di Kuta, Bali, pada 30 Mei 2022. President KAI Tjoetjoe mengatakan, pada rakernas nanti
Menanggapi surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) tanggal 6 Agustus 2021 Nomor PPE.2.PP.01.04/579 perihal Undangan Rapat Internal Pemerintah pembahasan RUU tentang KUHP yang mengagendakan pembahasan terkait advokat
Menanggapi surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) tanggal 6 Agustus 2021 Nomor PPE.2.PP.01.04/579 Tanggal Undangan Rapat Internal Pemerintah pembahasan RUU tentang KUHP yang mengaagendakan pembahasan terkait advokat
Henry Indraguna sebagai Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) menyampaikan dalam ranah hukum Indonesia, terdapat empat pilar yang menjadi penyangga utama dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Empat pilar ini terdiri
Sebuah momentum luar biasa untuk Ketua Pengurus Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 Dr (Cand) Adv.K.P Henry Indraguna, SH.MH yaitu jabatan staf Tenaga Ahli Anggota DPR RI atas nama Dave Akbarshah
Ketua Pengurus Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, Dr (Cand) Adv. K.P. Henry Indraguna, SH. MH. kini menjadi staf Tenaga Ahli (TA) anggota DPR RI atas nama Dave Akbarshah Fikarno, ME
Korporasi bagi kantor hukum di Indonesia menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Sejak dibukanya keran investasi dimulainya kantor hukum Indonesia oleh beberapa kantor hukum besar puluhan tahun silam, kini semakin merebak
Korporasi bagi kantor hukum di Indonesia menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Sejak dibukanya keran investasi dimulainya kantor hukum Indonesia oleh beberapa kantor hukum besar puluhan tahun silam, kini semakin merebak
Hukumonline kembali menggelar Survei Kantor Hukum Indonesia. Survei ditujukan kepada kantor hukum yang menangani perkara litigasi yang ditujukan kepada firma hukum perusahaan Indonesia. Hukumonline menyelenggarakan gelaran survei di tahun ke
Henry Indraguna dan Partners yang berdiri sejak 2012 menempati peringkat ke-19 dari 120 law firm dari Survei Kantor Hukum Indonesia. Survei ini ditujukan kepada kantor hukum yang menangani perkara litigasi