Anggota Tim Ahli Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Henry Indraguna mengkritik keras pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari, yang menyatakan adanya kemungkinan penggunaan sistem proporsional tertutup untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024. Henry mengingatkan wacana yang disampaikan Hasyim Asyari adalah langkah mundur bagi proses demokratisasi yang sudah berjalan dengan baik paska reformasi...Read More
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari menyampaikan adanya kemungkinan penggunaan sistem proporsional tertutup untuk pemilihan umum (Pemilu). Anggota Tim Ahli Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Henry Indraguna pun angkat bicara soal wacana tersebut. Henry menegaskan sistem itu bakal merugikan rakyat karena mereka tidak mengenal siapa yang bakal mewakili suara mereka. “Jika kembali...Read More
Anggota Tim Ahli Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Henry Indraguna menanggapi pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari, yang menyebut adanya kemungkinan penggunaan sistem proporsional tertutup untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. “Apabila kembali kepada sistem proporsional tertutup, yang terjadi adalah tampilnya anggota-anggota parlemen yang tidak dikenal oleh rakyat yang diwakilinya. Karena...Read More
Anggota Tim Ahli Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Henry Indraguna mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang mengumumkan bahwa status PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) ditiadakan per tanggal 30 Desember 2022. Pencabutan PPKM ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022. Doktor ilmu hukum dari dua universitas ternama di...Read More
Pengacara kondang yang juga anggota Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden ( Wantimpres ) Henry Indraguna meraih gelar doktor bidang Ilmu Hukum dari Universitas Borobudur. Wisuda berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) pada Kamis (22/12/2022) yang turut dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir. Ketua Wisuda Universitas Borobudur, Faisal Santiago menyatakan sangat bangga dalam wisuda saat ini dengan...Read More
Pengacara Henry Indraguna meraih gelar doktor bidang Ilmu Hukum dari Universitas Borobudur, diwisuda di Jakarta Convention Center (JCC), pada Kamis (22/20/22). Menteri BUMN Erick Thohir menghadiri acara wisuda tersebut. Ketua Wisuda Universitas Borobudur, Faisal Santiago menyatakan, sangat bangga dalam wisuda saat ini dengan jumlah wisuda 523 orang. “523 orang yang hebat-hebat dari kualitas lulusannya,” kata...Read More
Pengacara kondang sekaligus politisi partai golkar henry indraguna terus bergerak menyapa warga dengan berbagi minyak goreng gratis. Hingga awal Desember ini sudah kurang lebih 17 ribu liter dibagikan ke masyarakat melalui berbagai kegiatan. Di Desa sidowayah, kecamatan polanharjo klaten, Henry Indraguna membagikan sekira 500 liter bagi perwakilan warga dari 17 RW. Wargapun rela mengantri berjam-jam...Read More
Politikus yang juga anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Henry Indraguna, menduga ada penimbunan set top box atau STB yang membuat perangkat penangkap sinyal siaran televisi digital itu menjadi mahal dan langka. Ia pun mengutuk keras adanya pihak-pihak tak bertanggung jawab yang diduga melakukan permainan tersebut. Mahalnya harga STB sangat merepotkan masyarakat kategori tidak mampu...Read More
Kebijakan pemerintah melakukan migrasi dari siaran televisi analog menjadi digital patut diapresiasi. Namun di sisi lain, ada masalah yang muncul lantaran tidak semua lapisan masyarakat mampu membeli Set Top Box (STB) untuk bisa menikmati siaran televisi tersebut. Demikian pendapat tersebut disampaikan advokat sekaligus politisi Partai Golkar Henry Indraguna. Menurutnya, STB gratis yang disediakan pemerintah tidak...Read More
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Henry Indraguna selaku salah satu kuasa hukum dari DAPM YAA Qowiyyu Jatinom, mendukung dan membela kelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM). Henry berkomitmen untuk membela hak-hak masyarakat kecil, karena dana tersebut memang sejak awal diberikan sebagai bantuan sosial (bansos) untuk kelompok masyarakat rumah tangga miskin baik di desa maupun kelurahan....Read More
