Kantor Hukum Henry Indraguna Law Firm yang berkantor pusat di Jakarta, di awal Juni ini melebarkan sayapnya ke Jawa Timur dengan segera membuka kantor cabang di Surabaya. Kantor Hukum Henry

Suarajatim – Pengacara Kondang Henry Indraguna membuka kantor baru di Surabaya, dan siap memberikan layanan hukum terbaik serta konsultasi gratis. Kantor Hukum Henry Indraguna Law Firm yang berkantor pusat di

Kantor Hukum Henry Indraguna and Partners Law Firm yang berada di Treasury Tower, 9th Floor di Jalan Jenderal Sudirman, Kav 52-53, Lot 28-Distric 8, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Jakarta,

Pengacara Henry Indraguna bakal punya kerja sosial, yakni menggelar bazar minyak goreng dengan jumlah yang cukup banyak. Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang juga anggota Dewan Pakar Partai Golkar

Henry Indraguna diangkat sebagai Penasehat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Lindu Aji pada Selasa, 24 Mei 2022 di Semarang, Jawa Tengah. Ketua Umum DPP Lindu Aji, Ikhwan Ubaidillah

Kongres Advokat Indonesia (KAI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) selama 2 hari di hotel The Stone, kawasan Kuta, Bali, pada Senin 29 Mei dan 30 Mei 2022. Gubernur Bali I

Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakenas) Tahun 2022 di Kuta, Bali, pada 30 Mei 2022. President KAI Tjoetjoe mengatakan, pada rakernas nanti

Menanggapi surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) tanggal 6 Agustus 2021 Nomor PPE.2.PP.01.04/579 perihal Undangan Rapat Internal Pemerintah pembahasan RUU tentang KUHP yang mengagendakan pembahasan terkait advokat

Menanggapi surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) tanggal 6 Agustus 2021 Nomor PPE.2.PP.01.04/579 Tanggal Undangan Rapat Internal Pemerintah pembahasan RUU tentang KUHP yang mengaagendakan pembahasan terkait advokat

Henry Indraguna sebagai Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) menyampaikan dalam ranah hukum Indonesia, terdapat empat pilar yang menjadi penyangga utama dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Empat pilar ini terdiri