Praktisi Hukum Prof Henry Indraguna menilai revisi Undang-Undang (UU) Pilkada yang dilakukan DPR RI sebagai upaya mengabaikan perintah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK itu harus ditaati dan dilaksanakan oleh pembuat Undang-undang baik legislatif maupun eksekutif. UU Pilkada hasil revisi yang tidak berpedoman pada putusan MK berpotensi menimbulkan masalah baru dan bisa jadi kembali digugat...Read More

Pejabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dijadwalkan akan memberi penghargaan kepada 18 tokoh dari berbagai elemen masyarakat di Jawa Tengah. Ke-18 tokoh tersebut akan menerima atau meraih penghargaan Tokoh Inspiratif Jawa Tengah 2024. Ketua panitia sekaligus pemrakarsa kegiatan dari Berlian Organizer, Haryanto mengatakan, para tokoh yang menerima penghargaan dinilai telah memberikan kontribusi dan dedikasi melalui...Read More

Kasus penganiayaan anak di daycare atau tempat penitipan anak tengah menjadi sorotan publik belakangan ini. Hal ini memicu kemarahan publik setelah terungkap kasus penganiayaan anak di Wensen School, Depok, Jawa Barat dan Pekanbaru, Riau. Di satu sisi, daycare menjadi salah satu solusi bagi orang tua terutama yang harus bekerja sehingga mempercayakan penitipan anak di daycare....Read More

Praktisi Hukum Prof Dr Henry Indraguna mengapresiasi kerja Tim Satgas Mafia Tanah Ditreskrimsus Polda Jateng yang berhasil mengungkap kasus Mafia Tanah dengan menahan tiga orang kaki tangan mafia tanah. “Masyarakat sangat senang sekaligus mengapresiasi langkah Polda Jateng, khususnya Ditreskrimsus, menangkap gerombolan mafia tanah yang selama ini membuat resah masyarakat kecil karena ketidakmampuan mereka mendapatkan akses...Read More

Praktisi Hukum Prof Dr Henry Indraguna meminta Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja secara cermat, teliti, cerdas, objektif, profesional, tanpa koneksi, dan berani menolak intervensi kekuasaan. ”Pansel para penggawa antikorupsi ini harus steril, tanpa koneksi, anti intervensi. Pansel harus cermat, teliti memilih kandidat dengan tepat. Tidak sekadar memilih kandidat yang...Read More

Politisi Golkar sekaligus praktisi hukum Henry Indraguna menyoroti aksi demonstrasi 10 tahun kepemimpinan Jokowi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang sempat berakhir ricuh. Ia menilai, sebaiknya model aksi demontrasi kekerasan tidak boleh lagi dipertunjukkan ke hadapan publik. “Aksi demontrasi yang mempertunjukkan kekerasan bukan solusi terbaik untuk memecahkan persoalan bangsa dan tantangan ke...Read More

praktisi hukum Prof Dr Henry Indraguna mengapresiasi atensi Kepala Staf Presiden Moeldoko. Dia telah memerintahkan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk mengawal kasus pembakaran rumah seorang jurnalis di Tanah Karo, Sumatera Utara (Sumut). Pembakaran rumah wartawan Tribrata TV yang merengunggut nyawa satu keluarga secara tragis harus diungkap tuntas. Rico Sempurna Pasaribu bersama istri, anak dan cucunya...Read More

Perhatian khusus diberikan kepada korban penganiayaan anak Aghnia Punjabi Reinukky Abidharma berinisial JAP dari Ketua Umum Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) Yanti Airlangga Hartarto. Diwakili timnya yang dipimpin Prof. Dr. Henry Indraguna, SH., M.H menanyakan langsung perkembangan kasus yang kini ditangani Polresta Malang Kota pada Rabu (15/5). “Kami mendapat tugas dari ibu (Yanti Airlangga Hartanto)...Read More

Politisi Partai Golkar asal Jateng Prof Dr Henry Indraguna, SH mengamini pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) agar Presiden Terpilih Prabowo Subianto tidak membawa orang-orang toxic ke dalam pemerintahan ke depan. Menurut Prof Henry Indraguna, dirinya atau juga masyarakat tentu banyak yang menginginkan kondisi Indonesia harus tetap stabil...Read More

Anggota tim ahli Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Prof Dr Henry Indraguna, SH sangat memahami pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) agar Prabowo Subianto tidak membawa orang-orang toxic ke dalam pemerintahan. Menurutnya, masyarakat juga menginginkan kondisi Indonesia harus tetap stabil baik di bidang politik, ekonomi, sosial, keamanan seperti sekarang...Read More