Pemerhati hukum Prof Henry mendukung hasil rekomendasi Rapat Dengar Pendapat (RDP), Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Kapolda NTT soal pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Ipda Rudy Soik di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Selatan, pada Senin 28 Oktober 2024. Prof Henry Indraguna yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina DPP KAI menyampaikan, Kapolda NTT Irjen Daniel...Read More
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita uang senilai Rp 996 Miliar beserta logam mulia seberat 51 kilogram dari kediaman mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, beberapa waktu lalu. Kasus ini pun mendapatkan perhatian serius dari Politisi Golkar, Prof Henry Indraguna, SH. MN. Prof Henry Indraguna menilai dengan ditetapkannya Zarof Ricar sebagai tersangka perantara suap dalam kasus...Read More
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita uang senilai Rp 996 Miliar beserta logam mulia seberat 51 kilogram dari kediaman mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, beberapa waktu lalu. Kasus ini pun mendapatkan perhatian serius dari Politisi Golkar, Prof Henry Indraguna, SH. MN. Prof Henry Indraguna menilai dengan ditetapkannya Zarof Ricar sebagai tersangka perantara suap dalam kasus...Read More
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Agung mengungkap dan menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar (ZR) sebagai tersangka suap dengan nilai fantastis Rp920 miliar dan emas 51 kilogram selama kariernya dalam waktu 10 tahun. Teranyar ZR mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung itu terlibat praktik penanganan perkara...Read More
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Agung mengungkap dan menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar (ZR) sebagai tersangka suap dengan nilai fantastis Rp 920 miliar dan emas 51 kilogram selama 10 tahun. Teranyar ZR mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung itu terlibat praktik penanganan perkara putusan bebas kasasi...Read More
Politisi Golkar Prof Henry Indraguna angkat bicara soal guru muda honorer di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dilaporkan oleh orang tua murid korban yang berprofesi sebagai anggota Polri, karena diduga telah menganiaya anaknya. Guru malang bernama Supriyani (37) sempat ditahan, setelah dilaporkan ke Polsek Baito, Konawe Selatan. “Dugaan kriminalisasi terhadap guru yang...Read More
Berita – Pemerhati hukum Prof Henry Indraguna menyoroti permasalahan seorang guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang dilaporkan orang tua murid yang merupakan anggota polisi, karena diduga menganiaya anaknya. Guru bernama Supriyani (37) sempat ditahan, setelah dilaporkan ke Polsek Baito. “Dugaan kriminalisasi terhadap guru yang diduga aniaya murid tolong segera dihentikan, penegak hukum bisa menerapkan Restorative...Read More
Fangky Christina Hartati, mantan caleg pada Pileg 2024, resmi menjadi bagian dari elemen penegak hukum. Pada Rabu (9/10/2024) lalu, Kepala Pengadilan Tinggi Denpasar, Sujatmiko, S.H., M.H. melantik Fangky Christina Hartati sebagai advokat di Pengadilan Tinggi Denpasar. “Menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Senin (14/10/2024)....Read More
Wakil Ketua Dewan Pembina DPP KAI Henry Indraguna menghadiri pengambilan sumpah 27 advokat muda dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) di Pengadilan Tinggi Denpasar, Rabu, 9 Oktober 2024. “Prosesi pengambilan sumpah dimulai dengan ritual mejaya-jaya bagi para advokat umat Hindu, sebagai simbol permohonan restu untuk menempuh profesi mulia ini,” ujar Henry dalam keterangannya. Pengambilan sumpah dilakukan...Read More
Wakil Ketua DPP KAI, Prof Henry Indraguna menyoroti perihal para hakim di seluruh Indonesia yang rencananya akan cuti bersama pada 7-11 Oktober mendatang. Mereka menuntut kenaikan gaji yang tidak mengalami perubahan selama 12 tahun terakhir (Peraturan Pemerintah No.94/2012). Aksi mogok kerja massal atau cuti bersama para hakim untuk menuntut perbaikan kesejahteraan, harus mendapat perhatian serius Mahkamah Agung sebagai...Read More
