Fenomena pemadaman listrik di berbagai wilayah berhubungan dengan sistem mitigasi yang lemah. Kekurangan pasokan batubara untuk produksi suplai energi PLN mutlak butuh perbaikan manajemen.
Masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia belakangan ini mengeluhkan terjadinya pemadaman listrik. Merespon hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meluruskan isu krisis energi.
Menurutnya suplai batubara ke PLN sudah diatur dengan baik. Kementerian ESDM sudah menetapkan penugasan hingga 170 juta ton.
“Hanya saja ada beberapa trouble di beberapa mesin seperti yang disampaikan PLN dan akan diselesaikan dalam waktu dekat,” kata Bahlil Lahadalia usai Ratas di Istana Negara, beberapa waktu lalu.
Sementara itu Tenaga Ahli DPR RI, Prof Dr Henry Indraguna SH MH menyayangkan manajemen pemeliharaan mesin PLN yang belum optimal. MenurutnyaPLN masih terlambat dalam mitigasi dan lemah dalam sistem deteksi dini kerusakan pembangkit.
“Pemadaman berulang adalah rapor merah bagi tata kelola operasional PLN yang seharusnya bisa mengantisipasi gangguan teknis sebelum berdampak luas ke masyarakat,” katanya.
Prof Henry menawarkan alternatif solusi agar PLN segera melakukan digitalisasi sistem dan pemeliharaan prediktif (predictive maintenance). PLN dapat memanfaatkan Akal Imitasi (AI) dan mempercepat audit menyeluruh terhadap seluruh mesin pembangkit di Indonesia.
Pada bagian lain, Henry mengapresiasi terhadap ketegasan Bahlil Lahadalia. Menurutnya langkah cepat Menteri ESDM Kabinet Merah Putih ini dalam berkoordinasi dengan PLN membuktikan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga stabilitas energi, khususnya pasokan setrum untuk menerangi seluruh wilayah Nusantara.
“Sehingga gangguan teknis pada mesin pembangkit harus segera dituntaskan tanpa merugikan hak-hak konsumen masyarakat luas. Karena listrik sangat vital untuk kelangsungan hidup manusia,” kata Prof Henry.
Ditambahkan bahwa agar Kementerian ESDM memperketat pengawasan kuota pemenuhan kebutuhan domestik (DMO) batu bara secara real-time. Henry juga mendorong PLN mempercepat transisi ke energi terbarukan yang lebih stabil agar tidak terus menerus bergantung pada satu jenis komoditas.
“Kita lihat Amartya Sen yang memandang bahwa pembangunan dan pengelolaan sumber daya harus diarahkan untuk memperluas kebebasan serta kemampuan nyata manusia dalam menjalani kehidupan yang layak,” katanya.
Dalam konteks ini, akses listrik yang stabil bukan sekadar komoditas teknis, melainkan infrastruktur dasar yang menentukan kapabilitas masyarakat untuk produktif, sehat, dan sejahtera.
Penasihat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar ini menilai kepemimpinan responsif Bahlil sejalan dengan pemikiran Sen, di mana negara hadir menghilangkan hambatan berupa pemadaman listrik demi menjamin keadilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup. RMOLJAWATENGAH
