Menggunakan medsos harus bijak dan jangan baper, demikian di katakan oleh praktisi hukum Henry Indraguna, S.H. C.L.A, C.I.L pada saat menjadi narasumber di pos relawan Jokowi Centre, Kota Barat, Solo. Sabtu( 22/12/18 )
Di tahun politik seperti ini kata Henry, banyak beredar berita hoax yang berkonten aib dan membuka borok seseorang.
Berita seperti itu ada yang bisa di pertanggung jawabakan, tetapi ada juga yang tidak bisa di pertanggung jawabkan.
‘ Semua di lakukan hanya untuk mencari ketenaran sekaligus mempengaruhi pilihan politik masyarakat ‘ Jelas praktisi hukum dengan segudang prestasi penghargaan di bidang enterprenur di hadapan para relawan Jokowi Centre
Membuka borok seseorang lanjut dia, bagian dari sebuah kampanye hitam.
Relawan di ingatkan agar tidak baper di media sosial, karena bisa berimbas pada persoalan hukum.
Dicontohkan, kerap kali pengguna media sosial menyebut seseorang tanpa inisial sebagai seorang penipu.
Hal itu sebenarnya sudah melakukan pencemaran nama baik, karena di lakukan di sebuah ruang infomasi transaksi elektronik.
Jika di laporkan maka si pengguna akan terjerat kasus hukum.
Menyebut seseorang sebagai penipu sebelum ada putusan tetap dari pengadilan bisa di sebut fitnah.
‘ Penyebutan nama seseorang yang di duga melakukan tindak pidana harus dengan inisial, serta patut diduga melakukan tindak pidana atas perbuatanya ‘ Terang pria yang mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI Partai Perindo Dapil V Jawa Tengah.
Karena imbuh Henry, hukum di Indonesia mengenal asas praduga tak bersalah.
Profesi seseorang yang berkuasa menentukan salah dan tidaknya seseorang melakukan tindak pidana melanggar hukum hanya hakim di persidangan.
Masyarakat harus melek hukum, sadar hukum, sehingga bijak menempatkan diri.
Hukum tegas Henry ada di mana mana. Seseorang yang keluar dari rumah berada di jalan sudah harus berhadapan dengan hukum.
‘ jika di langgar maka ada sanksi pidana ‘ Jelasnya.
Belum lagi penanganan proses hukum yang saat ini di katakan Henry masih sangat lamban.
‘ ibarat tergantung apa yang di gantung. Ibarat kata seseorang yang kehilangan kambing akan tambah kehilang sapi jika melaporkan kasus hukumnya pada pihak yang berwajib ‘ urainya
Tak dipungkiri, minimnya kesejahteraan para penegak hukum kerap menjadikan mereka bermain dengan sogokan. Ujung ujungan terkena OTT komisi anti rasuah.
Pembenahan kesejahteraan dan mental para penegak hukum harus di lakukan. Proses pendidikan berbiaya mahal juga kerap menjadikan para penegak hukum saat dia menjabat melakukan korupsi, demi mengganti uang yang sudah ia keluarkan untuk pendidikan, pungkas advokat Henry Indraguna dalam arahanya. Koranjuri
