Kasus penyelundupan narkotika yang menjerat Fandi Ramadhan, anak buah kapal (ABK) di kapal Sea Dragon, terus menyita perhatian publik. Fandi ditangkap bersama rekan-rekannya setelah ditemukan hampir 2 ton sabu di

Kasus penganiayaan anak kembali menggemparkan publik Indonesia. Seorang bocah bernama Nizam Syafei (NS) meninggal dunia pada Kamis malam, 19 Februari 2026. Ia diduga menjadi korban penyiksaan berat oleh ibu tirinya

Langkah Polri menindak tegas mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang terlibat kasus narkoba patut diapresiasi. Polri wajib menindak para pelanggar hukum tanpa kompromi, termasuk di internal Korps

Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan instruksi strategis kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk membangun fasilitas penyimpanan (storage) BBM baru di 18 wilayah Indonesia pada tahun 2026. Langkah berani ini

Adies Kadir telah diangkat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Pengangkatan ini menuai polemik, menjadi perdebatan publik dan dipersoalkan oleh 21 pakar hukum. Bahkan, ada pihak yang mendesak Majelis Kehormatan Mahkamah

Pakar hukum pidana dan tata negara, Profesor Henry Indraguna, menegaskan bahwa wacana menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian, merupakan langkah keliru dan berbahaya bagi demokrasi serta negara

Kasus tewasnya pelaku penjambretan setelah dikejar suami korban di Sleman memicu perdebatan publik. Sebagian masyarakat khawatir, perlawanan terhadap kejahatan justru dapat berujung masalah hukum bagi korban. Pakar hukum pidana Prof.

Polemik terkait pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sejatinya perlu ditempatkan secara jernih dalam kerangka hukum tata negara, bukan sekadar dibaca melalui

Pendidikan tinggi di Indonesia patut bersyukur seiring melesatnya sejumlah perguruan tinggi (PT) dalam pemeringkatan World Class University (WCU). Tahun 2025 mencatat peningkatan signifikan yang ditandai dengan beberapa utama merangsek naik

Pakar Hukum, Prof Dr Henry Indraguna SH MH mengatakan, pengawasan yang melekat dan penerapan tata kelola pertambangan yang baik adalah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atau UU