Wacana revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) kembali memanaskan diskursus publik. Di tengah dinamika keamanan modern, DPR mengusulkan perubahan untuk memperkuat peran Polri.
Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar Henry Indraguna mengapresiasi kinerja Penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan beberapa pihak, seperti Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Muhammad Arif Nuryanta, panitera Muda
Kebijakan tarif impor 32% yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 2 April 2025 dan akan berlaku mulai 9 April 2025 terus jadi sorotan. Politisi Partai Golkar Prof
Pakar hukum Prof. Dr. Henry Indraguna, S.H., M.H., menyambut positif langkah DPR RI yang telah menerima Surat Presiden (Surpres) Nomor R-19/Pres/03/2025 dari Presiden Prabowo Subianto terkait penunjukan wakil pemerintah untuk
Dewan Pimpinan Pusat Barisan Pemuda Nusantara (DPP BAPERA) yang dipimpin oleh Ketua Umum Fahd El Fouz A Rafiq menggelar pelantikan pengurus tahun 2025-2030 di Arena Senayan, Jakarta. Pelantikan DPP BAPERA
Berita terungkapnya korupsi hingga ratusan triliun, membuka ruang diskusi penerapan hukuman mati. Kasus Pertamina, PT Timah, dan PT Antam, mencerminkan keresahan publik yang kian memuncak. Banyak yang kemudian mengusulkan penerapan
Kejaksaan Agung (Kejagung) membongkar adanya praktik pengoplosan BBM oleh oknum-oknum tertentu dalam kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga. Menurut Kejagung, dalam periode 2018-2023 ditemukan adanya pengoplosan antara Pertamax
Indonesia Gelap menjadi tema panas belakangan ini. Unjuk rasa di berbagai kota mengusung tema yang sama.Pakar hukum Prof Dr Henry Indraguna SH. MH menyebutkan bahwa ada banyak alasan di balik
Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menjual langsung LPG 3 kg di agen ternyata menimbulkan penolakan dari masyarakat. Meskipun sebenarnya masyarakat tidak menolak namun hanya menghendaki agar pembelian gas tersebut
Kuasa hukum CV Robinson, Henry Indraguna mengatakan, investor kliennya merugi Rp8 miliar lantaran Bank NTT tidak melakukan akad kredit. Kasus bermula saat CV. Robinson bersama dengan PT. Bank PD NTT