Pakar hukum Henry Indraguna angkat bicara soal Kejaksaan yang menggunakan bantuan pengamanan TNI, dalam upaya menjaga stabilitas dan kelancaran fungsi lembaga penegak hukum. Menurutnya, hal tersebut sudah sesuai UU No.34
Proyek Worldcoin, yang menawarkan mata uang kripto sebagai imbalan pemindaian retina mata, kini menjadi sorotan global. Melalui kajian terbarunya, pakar hukum Prof. Dr. Henry Indraguna, SH, MH, membeberkan pandangannya tentang
Berawal dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memerangi korupsi dengan mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Komitmen itu ditunjukkan dalam pidato peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2025. “Saudara-saudara, dalam rangka
Pakar hukum Prof Dr Henry Indraguna SH MH, memperingatkan Revisi Undang-Undang KPK (RUU KPK) dan UU BUMN 2025 berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Prof Henry menilai RUU KPK dapat
Pakar hukum Henry Indraguna mendukung pernyataan Presiden Prabowo agar RUU Perampasan Aset segera disahkan oleh anggota DPR RI. Persoalan perampasan aset harus disegerakan untuk memiskinkan para koruptor dan membuat efek
Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar Prof Henry Indraguna menegaskan positioning Kepemimpinan DPP AMPI di bawah Ketua Umum Jerry Sambuaga, Sekjen Robi Anugrah Marpaung dan Bendahara Umum Kevin Tandra adalah
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI) Jerry Sambuaga dan Sekjen Robi Anugrah Marpaung akan menggelar halalbihalal. Acara ini bakal dihelat di Jalan Darmawangsa III No.2
Pembahasan Revisi Undang-Undang Kejaksaan dinyatakan akan dimulai setelah DPR RI selesai melakukan pembahasan RUU KUHAP. Disampaikan, bahwa pembahasan akan dilakukan pada tahun ini, karena RUU Kejaksaan sudah masuk ke dalam
Wacana revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) kembali memanaskan diskursus publik. Di tengah dinamika keamanan modern, DPR mengusulkan perubahan untuk memperkuat peran Polri.
Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar Henry Indraguna mengapresiasi kinerja Penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan beberapa pihak, seperti Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Muhammad Arif Nuryanta, panitera Muda