Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendampingi Presiden Prabowo Subianto di KTT Asean ke-48 di Cebu, Filipina pekan lalu.
Menteri Bahlil menyebut bahwa ketahanan energi kawasan menjadi suatu pilihan untuk menghadapi kesulitan bersama-sama. Itulah sebabnya Menteri Kabinet Merah Putih andalan Prabowo di tengah gejolak geopolitik dan geoekonomi dunia yang berimbas kepada supply chain energi
ini mendorong diversifikasi sumber daya vital dunia ini.
“Asean harus mengurangi ketergantungan pada satu sumber. Indonesia mendorong Asean Power Grid dan interkoneksi listrik subregional seperti BIMP-EAGA,” kata Bahlil kepada wartawan saat itu.
Lontaran dari Menteri Bahlil ini mendapat respon dari Prof. Dr. Henry Indraguna SH MH selaku Penasehat Tim Ahli Balitbang DPP Partai Golkar.
Menurutnya kemandirian energi kawasan bukan lagi sebuah pilihan, namun sudah menjadi keharusan. Hal ini mengingat ketergantungan kepada kekuatan satu negara atau aliansi ekonomi menjadikan sebuah bangsa tidak akan pernah berdaulat dari sumber daya alam, seperti energi ini.
“Di era ketidakpastian global ini, diversifikasi energi dan interkoneksi lintas negara seperti yang disuarakan Pak Bahlil harus didukung penuh agar Asean tidak lagi rentan terhadap guncangan eksternal,” ujar Prof Henry kepada suarakarya.id, Jumat (15/5/2026).
Dalam analisis Profesor dan Guru Besar Unissula Semarang ini, langkah tersebut sangat strategis dan sejalan dengan komitmen Pemerintahan Prabowo.
Prof Henry merujuk pada pemikiran Rodolfo C. Severino Jr., mantan Sekretaris Jenderal Asean.
“Seperti yang dikatakan Rodolfo C. Severino Jr tentang semangat spirit of equality and partnership yang disampaikan dalam Bangkok Declaration 1967. Saat itu Rodolfo menyebutkan bahwa kerja sama regional harus menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan bersama dan stabilitas. Nah, kemandirian energi kawasan adalah perwujudan prinsip tersebut,” ungkap Prof Henry meremaining pandangan diplomat senior ini.
Berdasarkan data yang ada, kondisi ketahanan energi di Asean berbeda-beda. Itulah sebabnya kerja sama kawasan menjadi sangat penting.
Prof Henry lalu mencontohkan, Indonesia kaya batubara, nikel, dan potensi energi terbarukan. Namun Indonesia menjadi negara pengimpor minyak sejak 2004.
Singapura dan Thailand hampir 100 persen impor minyak dan gas. Filipina, Vietnam, dan Malaysia juga impor energi dalam jumlah besar. Kecuali Brunei karena negeri Kesultanan ini adalah pengekspor minyak.
Dia menambahkan lebih dari separuh kebutuhan minyak kawasan datang dari Timur Tengah. Maka permintaan energi terus naik. Maka ketika ada perebutan energi di satu wilayah negara atau kawasan juga akan berimbas kepada guncangan harga dan pasokan di setiap negara yang masih bergantung kepada suplai energi dari negara lain.
“Perbedaan ini bisa diubah menjadi kekuatan jika dimanfaatkan melalui interkoneksi dan diversifikasi. Tanpa kerja sama konkret seperti Asean Power Grid dan skema berbagi cadangan energi, setiap negara akan terus rentan sendirian,” tegas Wakil Ketua Dewan Penasehat DPP AMPI ini.
Secara politik, Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini meyakini langkah tersebut tak akan mendapat hambatan dari dalam negeri.
Prof Henry yang baru saja didapuk menjadi Dewan Pengawas Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar ini meyakini Partai Golkar sebagai kekuatan politik terbesar dan berada bersama di Pemerintahan Prabowo-Gibran sudah pasti mendukung kebijakan ini.
“Namun dukungan yang positif itu harus diberikan secara konstruktif. Implementasi harus rasional dan muaranya berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat,” pungkas Waketum DPP Bapera sekaligus Ketua LBH DPP Bapera ini. SUARAKARYA
