Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Moskow, Rusia. Ini adalah rangkaian kunjungan kerja luar negeri yang berfokus untuk penguatan ketahanan energi nasional.
Dalam kunjungan ke Kremlin ini, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Agenda utama pertemuan Prabowo adalah menjaga kepastian pasokan minyak mentah jangka panjang, potensi kerja sama pengembangan kilang minyak di tanah air, serta penjajakan teknologi energi baru terbarukan.
Langkah ini merupakan strategi diversifikasi sumber energi Indonesia untuk antisipasi ketidakpastian pasar global.
Kunjungan ini dilakukan di tengah tekanan kenaikan harga minyak global akibat konflik di Timur Tengah.
“Indonesia, meskipun merupakan negara produsen minyak, tetap berstatus sebagai net importir energi,” tulis Kantor Berita Prancis, Agence France-Presse (AFP).
Menteri Luar Negeri Sugiono telah menyatakan sektor minyak, yang dinilai memiliki kepentingan strategis bagi Indonesia, akan menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut.
Sebelumnya, Prabowo telah menegaskan bahwa perjalanan luar negerinya selama ini dilakukan untuk mengamankan kebutuhan energi nasional.
“Saudara-saudara, ini untuk mengamankan minyak, saya harus pergi ke mana-mana,” ujarnya dalam rapat kabinet pekan lalu.
Di bulan Maret dan awal April lalu, Prabowo juga melakukan kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang.
Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa pemerintah sedang menyelaraskan kebutuhan energi domestik dengan potensi kerja sama strategis dengan Rusia.
Menurutnya, langkah ini untuk menjaga kestabilan harga energi di tingkat masyarakat.
“Kami mengupayakan skema kerja sama yang saling menguntungkan, terutama dalam hal impor minyak mentah dan gas untuk mencukupi kebutuhan cadangan strategis nasional,” kata Bahlil.
Menanggapi hal ini Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Prof. Dr. Henry Indraguna, SH.,MH. menyebut bahwa diplomasi ini adalah bentuk kedaulatan politik Indonesia.
Langkah diplomasi ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus aktif, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan nasional di panggung global.
Prof Henry merujuk pemikiran Filsuf Prancis Michel Foucault tentang relasi kuasa, dalam hal ini energi menjadi instrumen krusial dalam struktur kekuasaan negara.
“Indonesia berani bermanuver untuk kepentingan nasional saat dunia menjadi multipolar,” ungkap Prof Henry kepada suarakarya.id di Jakarta, Rabu (15/4/2027).
Diplomasi Keseimbangan Kekuatan
Menurut Profesor dan Guru Besar Unissula Semarang ini, manuver Prabowo tersebut penting dan strategis agar kepentingan nasional terjaga tanpa terikat pada satu hegemoni tertentu, hegemoni relasi kuasa dari satu aliansi ekonomi saja.
Maka, kata Prof Henry, diplomasi tersebut dinilai tepat karena menunjukkan keseimbangan kekuatan.
“Dalam logika politik modern, penguasaan atas sumber daya adalah cara kita menegaskan eksistensi di tengah tekanan geopolitik global yang semakin cair dan kompetitif,” jelas Prof Henry.
Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini juga menganalisa dari sisi hukum internasional, diplomasi itu harus memegang prinsip pacta sunt servanda yang memerhatikan dinamika sanksi global.
Sesuai pemikiran Filsuf Hukum Hans Kelsen tentang hierarki norma dan validitas hukum dalam hubungan antarnegara.
“Kerjasama membutuhkan ketelitian dalam menyinergikan kepentingan nasional dengan kepatuhan hukum dunia. Tujuannya agar tidak memicu isolasi ekonomi. Pemerintah harus cermat dalam menyusun klausul kontrak,” terangnya.
Ketelitian itu, imbuh Prof Henry, dimaksudkan agar tidak terjebak dalam kompleksitas sanksi internasional yang sedang membayangi Rusia.
Politisi muda yang kini aktif di lembaga think tank Partai Golkar ini menyatakan dukungannya terhadap diplomasi ini selama asas kepastian hukum menjadi landasan utama.
“Sebab hukum internasional harus menjadi sarana mencapai perdamaian dan kemakmuran, bukan instrumen penghambat kedaulatan ekonomi sebuah bangsa,” tandas Prof Henry. SUARAKARYA
