Program vaksinasi nasional yang sedang menggaung dan massif dilakukan pemerintah untuk memutus rantai penularan dan persebaran Covid-19 yang sudah berlangsung selama satu tahun di bumi Nusantara diapresiasi positif oleh kalangan advokat. Tak terkecuali pengacara kondang Adv, Dr ,(c) KP. Henry Indraguna, SH.,M.H.,C.L.A., C.I.L..
Namun sebagai bagian anak bangsa yang berhak mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan negara, ekosistem advokat pun juga harus mendapatkan kesetaraan dan kesamaan memperoleh vaksin yang sekarang digalakkan pemerintah tersebut.
Henry yang juga Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera memperhatikan nasib para advokat di tanah air dalam hal ini juga memprioritaskan pemberian vaksinasi Covid-19 kepada para penasihat hukum tersebut.
“Advokat sebagai salah satu garda terdepan dalam memberikan pelayanan dan advokasi hukum tentu berinteraksi dengan banyak orang atau publik yang sangat mereka harapkan dapat membantu mencarikan keadilan di mata hukum, tentunya juga rentan terpapar Corona Virus. Kami tidak kebal terhadap Covid-19. Kami juga tidak istimewa untuk tidak terpapar virus mematikan ini. Advokat juga manusia biasa dan juga perlu mendapatkan prioritas vaksinasi,” ujar Henry, disela-sela persiapan Mubes Kosgoro 1957 di Cirebon, Jum’at (5/3/2021).
Henry merespon aspirasi koleganya agar para advokat juga mendapat prioritas dalam program vaksinasi Covid-19.
“Para advokat banyak bertemu dengan orang saat persidangan serta mempunyai aktivitas tinggi sehingga sangat berisiko terpapar Covid-19. Mereka juga memberikan pengaruh sangat besar terhadap masyarakat di dunia hukum. Kita ini dituntut maksimal untuk dapat membela dan mendampingi para pencari keadilan hingga harus berkorban jika harus terpapar virus ini,” ungkap advokat yang haus ilmu ini.
Sebagai bentuk antisipatif terinfeksi Covid-19 ini, pemerintah diharapkan memprioritaskan vaksinasi kepada advokat yang jumlahnya pun tidak terlalu banyak ketimbang profesi lain.
Menurut Penasihat Ahli Lembaga Komunikasi dan Informasi (LKI) DPP Partai Golkar ini dalam pelaksanaan vaksinasi kepada advokat akan mengikuti arahan pemerintah. “Apakah vaksinasi melalui perhimpunan advokat atau harus dilaksanaksan di rumah sakit,” tuturnya.
Tingkat penyebaran Covid-19, kata Henry, masih tinggi bagi seseorang yang mempunyai aktivitas dan mobilitas di lapangan seperti profesi advokat yang dia tekun inii. Maka sudah selayaknya pemerintah juga harus melindungi para advokat dari kemungkinan terinfeksi Virus Korona di masa pandemi.
“Vaksinasi bagi para advokat akan memberikan rasa aman dan nyaman ketika menjalankan pekerjaanya dan tentu keamanan maupun keselamatan bagi klien maupun para pihak yang berperkara di pengadilan,” tandasnya.
Henry pun mendorong pemerintah tetap konsisten melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di tingkat desa hingga terkecil yakni Rukun Tetangga (RT) untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dan mendorong untuk tetap meningkatkan ikhtiar 3T (Testing, Tracking, Treatment) agar pandemi segera berakhir.
“Kita semua berharap dengan vaksinasi Covid-19, penyebaran virus ini bisa diatasi secara tuntas dan kehidupan akan berjalan normal kembali,” ucap Henry. Suarakarya
