Presiden RI Joko Widodo diminta ikut memperhatikan nasib para advokat di Indonesia ditengah pandemi Covid-19, dengan memprioritaskan mereka sebagai penerima vaksinasi virus Korona. Demikian disampaikan pengacara kondang Henry Indraguna sekaligus Wakil ketua Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM (BAKUMHAM) Kosgoro 1957.
Henry yang juga Vice Presiden Kongres Advokat Indonesia mengatakan, Advokat sebagai salah satu garda terdepan pelayanan hukum juga banyak berinteraksi dengan orang dan sangat di harapan membantu masyarakat dalam mencari keadilan didalam hukum.
“Dengan mobilitas yang tinggi, tentunya rentan terpapar Covid-19. Kami tidak kebal terhadap virus Korona, sehingga Advokat pun perlu juga mendapat prioritas vaksinasi,” kata Henry.
Dia menyampaikan, keinginannya agar para Advokat juga mendapat Prioritas dalam program vaksinasi covid-19.
“Advokat juga memberikan pengaruh sangat besar terhadap masyarakat didunia hukum, kami ini dituntut maksimal untuk dapat membela dan mendampingi para pencari keadilan,” ujarnya.
Sebagai bentuk antisipasi, pemerintah diharapkan memprioritaskan Advokat yang jumlahnya pun tidak terlalu banyak. Untuk pelaksanaan vaksinasi Advokat akan mengikuti Pemerintah, apakah Vaksinasi melalui Perhimpunan Advokat atau di Rumah Sakit.
“Tingkat penyebaran Covid-19 masih tinggi bagi seseorang yang mempunyai aktivitas yang sangat mobile. Maka ia pun berharap pemerintah untuk melindungi para Advokat dari kemungkinan terinfeksi virus Korona di masa pandemi. Vaksinasi bagi para Advokat akan memberikan rasa aman ketika menjalankan pekerjaanya,” jelasnya.
Henry pun mendorong pemerintah dalam melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di tingkat desa hingga RT untuk memutus Rantai Penyebaran Covid-19, dan mendorong juga, untuk tetap meningkatkan 3T (Testing, Tracking, Treatment), agar Pandemi segera berakhir.
“Diharapkan dengan vaksinasi Covid-19, penyebaran virus ini bisa diatasi secara tuntas dan kehidupan akan berjalan normal kembali,” pungkas Henry yang juga Penasehat ahli Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Golkar) yang tergabung di Lembaga Komunikasi dan Informasi (LKI). RRI
