Berita – Polisi berhasil menangkap tersangka Indra Septiawan (26), pelaku pembunuhan dan pemerkosaan remaja penjual gorengan bernama Nia Kurnia Sari (18) di Padang Pariaman, Sumbar, pada Kamis (19/9/2024) lalu. Berdasarkan
Pakar hukum Prof Dr Henry Indraguna bangga atas informasi yang diterima, dimana DPR telah mengesahkan RUU Nomor 19/2006 terkait terbentuknya Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan
Rencana menghidupkan kembali lembaga lama, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sempat menjadi perbincangan hangat para politisi. Banyak yang menyebut bahwa upaya itu sebagai kode untuk mengakomodir kepentingan Presiden Jokowi semata ketika
Intervensi Putusan Hakim PN Surabaya, Prof Henry Indraguna: Jangan jadi Preseden Buruk, Marwah Hakim Jatuh ke Titik Nadir! Berita – Seperti diketahui putusan bebas Gregorius Ronald Tannur diputus bebas oleh
Sebanyak 18 tokoh dari berbagai elemen masyarakat menerima penghargaan Tokoh Inspiratif Jawa Tengah 2024. Dari beberapa tokoh tersebut, salah satunya adalah Prof. Dr. Henry Indraguna, SH, MH diganjar sebagai Tokoh
Praktisi Hukum Prof Henry Indraguna menilai revisi Undang-Undang (UU) Pilkada yang dilakukan DPR RI sebagai upaya mengabaikan perintah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK itu harus ditaati dan dilaksanakan oleh
Pejabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dijadwalkan akan memberi penghargaan kepada 18 tokoh dari berbagai elemen masyarakat di Jawa Tengah. Ke-18 tokoh tersebut akan menerima atau meraih penghargaan Tokoh Inspiratif
Kasus penganiayaan anak di daycare atau tempat penitipan anak tengah menjadi sorotan publik belakangan ini. Hal ini memicu kemarahan publik setelah terungkap kasus penganiayaan anak di Wensen School, Depok, Jawa
Praktisi Hukum Prof Dr Henry Indraguna mengapresiasi kerja Tim Satgas Mafia Tanah Ditreskrimsus Polda Jateng yang berhasil mengungkap kasus Mafia Tanah dengan menahan tiga orang kaki tangan mafia tanah. “Masyarakat
Praktisi Hukum Prof Dr Henry Indraguna meminta Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja secara cermat, teliti, cerdas, objektif, profesional, tanpa koneksi, dan berani menolak intervensi