Penyidikan skandal penyadapan ilegal (wiretapping atau interception) telekomunikasi terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh Bareskrim Polri terus bereskalasi. Selain memproses hukum mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan beberapa jenderal lainnya atas dugaan illegal access, tim penyidik kini mulai mendalami indikasi unsur makar dan pembangkangan kekuasaan.
Pakar Hukum Prof Henry Indraguna, memberikan analisis Yuridis-Dogmatis dan Tata Negara.
Menurut dia, penyadapan terhadap simbol kedaulatan negara tanpa warrant atau perintah peradilan yang sah adalah unconstitutional act dan kejahatan berat terhadap hukum negara.
“Aksi penembusan perangkat komunikasi kepala negara tergolong dalam extraordinary crime yang merusak struktur pembagian kekuasaan (separation of powers),” ujar Prof Henry kepada suarakarya.id di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Guru Besar Unissula Semarang ini menjelaskan bahwa dalam pemikiran filsuf hukum Jerman, Hans Kelsen, mengenai Stufenbau Theory dan hirarki tata hukum, dikatakan tindakan illegal intercept ini melanggar norma hukum tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin privasi, HAM, serta keamanan sistem tata negara.
“Ketika hukum positif dan instrumen keamanan intelijen disalahgunakan di luar koridor rule of law, sistem tata hukum kita mengalami disrupsi fatal,” ungkap Prof Henry.
Sementara itu analisa perspektif pembuktian pidana, Prof Henry menyoroti perlunya penerapan pasal pidana super-strict liability dan perluasan unsur subversion. Itu akan membuktikan adanya konspirasi sistematis.
Hal ini didasarkan karena tindakan penyadapan telekomunikasi terhadap siapa saja, orang lain (terlebih ditujukan kepada Kepala Negara atau orang nomor satu yang memiliki kekuasaan memimpin suatu negara) tanpa hak dan tanpa izin yang sah merupakan pelanggaran hukum yang serius di Indonesia.
“Penyadapan pada dasarnya adalah bentuk pelanggaran terhadap hak privasi warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau penyadapan yang disangkakan kepada 4 Jenderal Polisi tersebut bisa menyasar Presiden. Lalu bagaimana kita sebagai rakyat kecil? Tentu akan sangat mencemaskan dan membuat ketakutan setiap individu warga negara,” beber Prof Henry.
Lebih lanjut Profesor Universitas Sultan Agung Semarang ini menjelaskan di dalam teori hukum pidana, niat jahat (mens rea) yang berpadu dengan tindakan fisik (actus reus) berupa akses ilegal terhadap rahasia negara sudah memenuhi kualifikasi pidana berat dan dapat memenuhi unsur makar terhadap pemerintahan yang konstitusional.
Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini menegaskan penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri harus berpatokan murni pada bukti-bukti material (material truth).
“Penyidikan tak boleh berdasarkan manuver atau stereotip faksional seperti narasi geng Solo yang berkembang liar di publik,” tandasnya.
Prof Henry mengingatkan bahwa asas presumption of innocence harus dihormati, namun transparansi penegakan hukum wajib dibuka selebar-lebarnya demi menumbuhkan kepastian hukum (certainty of law).
“Hukum adalah benteng terakhir kedaulatan. Jika kasus penyadapan presiden ini dibiarkan abu-abu, kepastian hukum di Indonesia runtuh dan legitimasi penegakan hukum akan kehilangan wibawanya di mata internasional,” pungkas Prof Henry. SUARAKARYA
