Dunia maya dihebohkan dengan beredarnya selebaran digital bernada provokatif. Dengan narasi “Sukseskan Munaslub Partai Golkar” dan “Selamatkan Partai Golkar dari Gank Solo”, poster tersebut mendadak jadi sorotan publik.
Label “Gank Solo” menyasar tuduhan bahwa Golkar tengah dalam cengkeraman poros politik mantan Presiden Joko Widodo dan lingkaran terdekatnya. Isu panas ini kian mendiskreditkan kepemimpinan Bahlil Lahadalia, menyiratkan ia tak lebih dari perpanjangan tangan kelompok politik Solo.
Pakar hukum yang juga Dewan Pengawas Badan Advokasi Hukum dan HAM Prof Henry Indraguna menegaskan bahwa seluruh konten dalam flyer tersebut murni berita bohong dan tidak bertanggung jawab yang akan memecah belah kesolidan Golkar selama ini sehingga tidak perlu ditanggapi serius.
“Isu Munaslub itu sama sekali tidak memiliki pijakan legalitas apapun maupun konsensus partai,” ujar Henry, MInggu (8/11/2026).
Ia Henry meminta seluruh kader dari pusat hingga daerah tidak terpengaruh oleh agitasi media sosial. Seluruh elemen partai agar memercayai sepenuhnya kebijakan kepengurusan DPP Partai Golkar di bawah Ketua Umum Bahlil Lahadalia.
Dia mengajukan argumen yang menolak logika keputusasaan publik. Henry menekankan bahwa suksesi kepemimpinan telah diatur amat ketat dalam AD/ART Partai Golkar dan bukan ditentukan oleh dinamika visual di ruang publik atau karena opini yang menyesatkan.
“Golkar itu selalu berlandaskan pada rule of law internal, sehingga legitimasi Ketum Bahlil tidak dapat digoyahkan oleh opini liar. Bahlil Lahadalia bisa terpilih menjadi Ketua Umum telah melalui mekanisme aturan partai yang telah diputuskan melalui Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar, pada 21 Agustus 2024 di Jakarta. Pak Bahlil terpilih secara aklamasi untuk periode 2024–2029 menggantikan Pak Airlangga Hartarto,” urainya.
Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar ini menyatakan penyebaran pamflet digital tersebut merupakan bentuk manifestasi era Post-Truth versi Steve Fuller. Emosi dan keyakinan personal sengaja dimanipulasi untuk mengalahkan fakta obyektif di lapangan.
Dengan konsep Infocracy dari Byung-Chul Han, imbuh Prof Henry, flyer tersebut bekerja sebagai bentuk psikopolitik digital.
“Wacana wajar dirusak melalui potongan informasi singkat tanpa narasi argumentatif yang utuh. Informasi sengaja diputus dari konteks hukum agar publik bertindak atas dasar impresi sekilas,” jelasnya.
Tenaga Ahli DPR RI ini melihat aksi propaganda ini sebagai instrumen asimetris. Tujuannya jelas untuk meruntuhkan kepercayaan internal kader dan merusak citra partai.
“Penelusuran harus fokus pada pemetaan pola penyebaran (node mapping) di jaringan media sosial,” terang Henry. SUARAMERDEKA
