Sejumlah SPBU di Aceh dan Sumut dipadati kendaraan yang mengantre untuk membeli bahan bakar minyak atau BBM.
Pemandangan seperti itu terjadi sejak 5 Maret 2026, dimana masyarakat seperti panic buying terkait adanya kelangkaan BBM.
Syukri, seorang warga Kabupaten Bener Meriah, Aceh, mengatakan ia datang sejak bada Isya karena khawatir stok habis seperti informasi dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Menteri Bahlil memang menyebut stok BBM nasional hanya bertahan 21–25 hari, namun tidak mengungkapkan Indonesia akan terjadi krisis energi.
Pakar hukum Prof. Dr. Henry Indraguna, SH, MH, mengaku bisa memahami kenapa masyarakat bereaksi seperti kejadian di Aceh yang terlalu khawatir akan terjadi tsunami BBM.
Berdasarkan pengalaman masa lalu, menurut dia, seperti saat bencana yang membuat BBM sulit didapat, maka perilaku masyarakat itu bisa dipahami secara umum.
“Sebenarnya warga di beberapa daerah itu hanya ingin melindungi diri dan menjamin kebutuhan pokok keluarganya dapat kebutuhan pokok terpenuhi,” ujar Henry di Jakarta, Sabtu (7/3/2026).
Penasihat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar ini mengingatkan hal tersebut juga merupakan hak dasar manusia yang dilindungi Pasal 28H UUD 1945. Pasal ini merujuk hak atas kehidupan yang layak bagi setiap warga negara.
“Pernyataan Menteri Bahlil sejatinya adalah bentuk keterbukaan dan transparansi sebagai pertanggungjawaban pejabat publik kepada rakyat,” jelasnya.
“Menurut saya tak ada maksud dan narasi yang menakut-nakuti, melainkan memberikan informasi secara terbuka dan utuh agar semua pihak bisa bersiap. Namun tetap tenang dan tidak perlu panic buying,” imbuh Profesor dan Guru Besar Unissula Semarang ini.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa transparansi informasi dari pejabat negara adalah pondasi kepercayaan publik.
“Jika tak ada informasi yang transparan akan berdampak menjadi spekulasi liar yang justru akan memperburuk situasi, seperti yang terjadi kasus panic buying,” kata Henry.
Dia menyebut, dengan informasi yang jelas dan gamblang, terbuka, dan transparan, dapat mencegah permainan harga di pasar dan memastikan distribusi BBM tetap adil.
Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta menggarisbawahi keterbukaan yang disampaikan Menteri Bahlil telah sangat sesuai spirit Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.
Namun untuk mengatasi panic buying, tambah Prof Henry, semua pihak perlu berpikir lebih rasional. Panic buying sering muncul karena ketakutan yang berlebihan.
“Padahal fakta di lapangan menunjukkan stok lokal masih aman, ternyata tak seburuk yang dibayangkan,” terangnya.
Pemikir Yunani Aristotle dalam karyanya Nicomachean Ethics, menyebut bahwa kebajikan adalah jalan tengah antara kekurangan dan kelebihan.
“Artinya, kita harus menghindari sikap ekstrem. Jangan terlalu cuek, tapi juga jangan berlebihan seperti panic buying. Lebih baik percaya pada penjelasan resmi pemerintah dan menyiapkan segala kemungkinan,” kata Ketua DPP Ormas MKGR dan juga Wakil Ketua Dewan Penasehat DPP AMPI ini. SUARAMERDEKA
